SUMUR RESAPAN MERUGIKAN NEGARA??

  • Bagikan

BASKOMNEWS – Pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI dibuat dengan cara melubangi aspal dan Trotoar jalan dengan diameter 80 – 100 cm sedalam 1,5 meter, lalu dinding sumur diperkuat menggunakan buis beton dan pasangan bata kosong (tanpa plesteran) atau pasangan batu kosong sebagai tempat penampung air hujan dan meresapkannya kedalam tanah dengan tujuan mengurangi banjir yang melanda jakarta akhir akhir ini namun, apakah ini efektif mengurangi banjir di ibukota?.

Dalam pantauan Baskomnews.com, sumur resapan tersebut telah dibangun di beberapa wilayah DKI termasuk bilangan Pondok Labu dan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
Dilansir dari Beritasatu.com hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya menargetkan membangun 26.932 titik sumur resapan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta hingga akhir 2021. Saat ini, katanya, Pemprov DKI sudah membangun sebanyak 19.042 titik sumur resapan.
Harga membuat satu titik sumur resapan berkisar Rp 7,2 juta hingga Rp 13,2 juta tergantung jenis sumur resapannya.

Dilansir dari Detiknews.com hari Kamis, tanggal 02 Des 2021, Kamis, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan alasan utama ditiadakan lantaran anggaran pembuatan sumur resapan sampai Rp 416 miliar sampai saat ini tidak efektif mengatasi banjir. Selain itu, penempatan sumur resapan tidak sesuai dengan tujuan.
Proyek sumur resapan mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak termasuk warga net. Sumur resapan dinilai tidak efektif mencegah banjir namun, ada juga warga yang merasa diwilayahnya sedikit mengurangi genangan banjir dibandingkan dengan musim hujan tahun sebelumnya.

 

Kritikan beragam dari beberapa warga net pada kolom komentar akun face Book Pemprov DKI Jakarta, dari pemilik akun Didit Budiharjo : “ Drainase Vertikal hanya akan efektif jika dibuat di arae pemukiman dan perkantoran yg tanah nya memiliki tingkat resapan tinggi.
Utk penentuan titik2 lokasi pembuatannya juga harus melalui kajian. Bukan asal sembarangan membuat lobang sumur resapan dalam jumlah banyak yg dibuat nya di jalan raya.

Kondisi tanah dijalan raya adalah tanah yg sudah dipadatkan, dengan tujuan supaya jalanan tidak ambles jika dilalui kendaraan berat. Sehingga jika dibuat lobang sumur resapan di jalan raya, sudah bisa dipastikan bahwa airnya akan menggenang di dalam lobang sumur karena sangat lambat utk bisa terserap oleh tanah yg padat. Genangan air dalam lobang sumur tsb bisa menjadi sarang nyamuk demam berdarah.
Selain itu, pembuatan sumur resapan di jalan raya juga dipastikan merusak struktur jalanan karena membuat jalan menjadi berlobang, bahkan banyak yg lobang nya cukup dalam sehingga sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan yang melintas. Utk pemotor bisa jadi bencana yg mematikan jika melalui dalam kondisi kencang melewati lobang2 sumur yg dalam tsb.

Saya sebagai warga jakarta, sangat keberatan jika uang pajak yang saya bayarkan ternyata dihamburkan utk proyek yg sembarangan seperti ini. Sumur serapan yg jumlahnya ratusan ribu lobang yg dibuat secara sembarangan, terkesan hanya sebagai proyek utk menghabiskan angaran saja. Supaya bisa dinilai memiliki serapan anggaran tinggi , jadi dianggap bisa bekerja.
Uang lebih baik di gunakan utk proyek yg benar2 bermanfaat bagi warga Jakarta.

Berbeda denga komentar warganet pemilik Akun : Edy Rmdhnu : “ Ide yg bagus dan cemerlang Pak Anis, air memang hrs masuk tanah agar ketika musim panas air tanah tetap ada untuk mengurangi kekeringan di saat musim panas”

Apakah pembuatan sumur resapan tersebut dapat merugikan negara ?, mengingat banyak nya jalan aspal dan trotoar yang telah di tambal sulam untuk membuat sumur resapan sehingga mengurangi fungsi dari jalan dan trotoar.

Harry Purwanto, S.H, ketika diminta ulasan hukum oleh awak media Baskomnews.com, mengenai sumur resapan apakah merugikan negara atau tidak ?

Pada dasarnya proyek pembangunan infrastruktur dibuat bertujuan agar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pembangunan pembuatan sumur resapan di Provinsi DKI Jakarta yang menelan biaya sekitar Rp. 416.000.000.000,- (empat ratus enam belas milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Pemprov DKI Jakarta dengan harapan dapat mengatasi banjir yang melanda jalanan di Provinsi DKI Jakarta. Namun kenyataannya kegiatan pembuatan sumur resapan tersebut tidak efektif dan bahkan tidak bermanfaat sehingga dapat disebut sebagai proyek konspirasi dari kalangan pengusaha kontraktor tertentu dengan pihak Pemprov DKI Jakarta yang merugikan keuangan negara Cq. APBD Provinsi DKI Jakarta dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Menurut Harry, dalam hal sumur resapan tersebut, “apabila ditinjau dari Cita hukum itu sendiri yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran sehubungann dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan salah satu adah pemanfaatan daripada sumur resapan itu sendiri apakah bermanfaat atau tidak? jIka tidak maka, patut di duga merugikan Negara” tutur Harry dalam ulasannya.

Penulis: Ayub MEditor: Roby Suhendar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *