Fenomena Puisi Neno Warisman dan ‘Kafir’ Bahtsul Masail Munas NU

  • Bagikan
Dadan Suhendarsyah.

MESKI aku bukanlah penganut agama Hindu, tapi aku ikut menikmatinya dengan rehat dari rutinitas dan mengasah isi kepala. Itulah indahnya hidup dalam negara Pancasila, bisa menikmati hari besar agama lain tanpa harus meyakini kebenaran dan menjalankan ritual keagamaannya. Seperti juga halnya non muslim bersuka cita pada Idul Fitri ataupun umat Islam melewati libur natal, paskah, waisak, nyepi dan lain sebagainya.

Baiklah, kita kembali ke tema tulisan yang terinspirasi oleh rentetan kejadian menjelang Pemilu. Sungguh miris menyaksikan dinamika perhelatan lima tahunan di negeri kita saat ini. Terlihat sudah bahwa kita kehilangan perekat semangat persatuan. Semua kejadian berada dalam sudut pantang tentang siapa (who) yang bicara atau berbuat.

Padahal sejatinya kita harus menimpali sesuatu berdasarkan apa (what) yang diucapkan atau diperbuat. Dari cara berpikir seperti itulah akhirnya objektifitas jadi tergerus, sehingga yang mengemuka adalah subjektif, sentimen, fanatis, egois, nyinyir dan seterusnya..

Setidaknya ada 2 kasus baru yang mempertontonkan aksi kita dalam cerita nafsu untuk berseteru :

  1. Soal puisi Neno Warisman. Dari untaian kata-kata indah yang panjang itu, polemiknya bersumber pada frase yang kurang lebih berbunyi dan karena jika engkau tidak menangkan kami, kami khawatir tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu.

Sontak kalimat tersebut diserbu beragam komentar miring. Tuduhan sebagai do’a yang mengancam atau do’a yang mendikte Tuhan. Padahal jika kita mau bersabar sedikit saja untuk belajar, maka do’a tersebut adalah do’a yang dipanjatkan oleh Nabiyullah Muhammad SAW saat perang Badar. Lalu, apakah kita berani men-cap junjunan kita tersebut dengan label sama seperti yang disematkan kepada Neno Warisman?. Atau jika menterjemahkan do’a shalat dhuha, bukankah terkandung pula paksaan dari ratapan kita?.

Seterusnya, polemik bergeser pada waktu dan tempat saat puisi tersebut dilantunkan. Menurut kelompok penentang Munajat 212, kondisi Indonesia saat ini sedikit pun tidak memiliki kesamaan dengan perang Badar, sehingga tidak perlu ada do’a-do’a sejenis itu.

Sampai di sini saja sudah bisa disimpulkan bahwa masyarakat memang mulai reaktif. Pikirannya yang penting berseteru, berebut cangkang dulu, soal essensi dan titik temu pemikiran biarlah urusan belakangan.

  1. Keputusan Bahtsul Masail Munas NU tentang penyebutan KAFIR. Jika kita ikuti awal mulanya, maka satu dari puluhan butir hasil bahtsul masail tersebut terkesan akan mengganti istilah kafir dengan non muslim. Kesan itulah yang terekam dari komentar banyak pihak akibat membaca judul atau isi berita media massa dan online yang hanya sebagian.

Lagi-lagi, kita memperlihatkan watak asli yang tidak sabaran dan reaktif. Andai berkenan menunggu dalam hitungan jam setelah berita pertama keluar, sangat mungkin kita jadi faham makna dibalik keputusan bahtsul Masail tersebut.

Ternyata mengganti istilah KAFIR sudah jadi bahan musyawarah di kalangan ulama NU sejak puluhan tahun lalu, bukanlah barang baru. Itu pun dalam pertimbangan ukhuwah wathoniyah, dalam bingkai ke-Indonesiaan.

Sumber polemiknya hanya kepada pemilihan kata atau diksi. Menurut penjelasan beberapa ulama, Rasulullah Muhammad SAW pun diriwayatkan pernah menggunakan istilah lain yang lebih halus dibanding sebutan kafir, merujuk pada piagam Madinah pasca terjadinya hijrah dari Makkah ke Madinah.

Point salah satu hasil Bahtsul Masail tersebut tidaklah berarti menggugat esensi ayat-ayat Al-qur’an. Andai anggapan mengganti sebutan ‘kafir’ dengan ‘non muslim’ di Munas NU langsung kita tuduh sebagai pikiran liberal, sekuler ataupun mengamandemen ayat suci. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, sama saja kita pun sedang menuduh Rasul pilihan bertindak demikian.

Dua kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari setumpuk bahan debat kusir yang berpolemik cukup panjang dan viral. Bukan soal larangan berbeda pandangan atau penyeragaman. Namun lebih kepada hilangnya semangat musyawarah untuk mufakat. Tidaklah mengherankan, jika pada akhirnya yang terlihat adalah nafsu menang-menangan atau saling mempermalukan.

Semestinya kita menyadari bahwa gelaran Pilpres yang diikuti oleh dua kontestan saat ini sangatlah barbar. Berbeda dengan kontestasi Pileg yang persaingannya lebih soft dan masih dalam batas kewajaran.

Baiklah, jika kita menganggap kebisingan ini sebagai proses menuju pendewasaan demokrasi, maka setiap anak bangsa harus menentukan batas akhir pertarungan  dan sadar terhadap penyakit sosial yang sedang menyerangnya.

Fenomena nafsu untuk berseteru akibat perbedaan keberpihakan Pilpres 2019 adalah semacam wabah epidemic, sehingga bisa menyerang siapa saja dari kalangan manapun. Di saat anak bangsa sedang didera penyakit mabuk politik, apakah kita rela membiarkannya sampai titik over dosis?.

Semoga jawabannya : Tidak rela. Jadikan nafsu perseteruan sebagai halusinasi menyeramkan, setelah itu kita harus berkemas dan berbenah.***

Penulis :

Dadan Suhendarsyah (Sekretaris DPD PAN Karawang)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *