banner 728x250

Kisruh Atlasindo : Ada Persaingan Bisnis dan Politik, Katanya!

  • Bagikan
Audiensi PC LPBI NU Karawang dengan PT. Atlasindo Utama, Senin (6/8/2018).

“Cuma kan memang ada persaingan bisnis, jadi permasalahan, mungkin saling menekan yang satu nekannya pakai hukum, yang satu nekannya pakai LSM”

BaskomNews.com – Pimpinan Cabang Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (PC LPBI NU) Kabupaten Karawang mempertanyakan status perijinan PT. Atlasindo Utama.

Para pengurus PC LPBI NU Karawang ini mendatangi dan melakukan audiensi dengan perwakilan manajemen PT. Atlasindo, Senin (6/8/2018).

Perwakilan PT. Atlasindo Utama, Budi mengatakan, soal UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sudah disahkan sejak awal 2016. Sehingga diperpanjang atau tidaknya ijin UKL-ULP tidak berpengaruh, selagi produksinya masih sesuai.

“Kita itu ijin lingkungan terakhir di 2016, jadi kalau misalnya bupati ngomong mau diperpanjang lagi ijin lingkungan enggak diterima, kita sudah ada ijin lingkungan dari awal 2016 sudah disahkan. Jadi UKL UPL masih 2016 disahkan. Jadi enggak diperpanjang juga engak apa-apa, enggak masalah, asal produksinya masih setara dengan yang diijinkan di UKL-UPL,” katanya.

“Produksi pun dikontrol sama ESDM. ESDM kan ngasih kita budget bahan peledak itu kan sesuai produksi, itu kan ada ijin lingkungannya. Jadi enggak betul kalau dikatakan kita itu enggak punya ijin lingkungan. Kalau enggak punya ijin lingkungan dari ESDM enggak keluar dari Mabes Polri, enggak akan keluar, bahan peledak susah, ini permainan politik,” timpal Budi, saat beraudiensi dengan PC LPBI NU Karawang.

Kembali ditegaskan Budi, soal perijinan PT. Atlasindo tidak pernah ada masalah. Terlebih ia menganggap ada persaingan bisnis di dalam kisruh yang sedang terjadi.

“Cuma kan memang ada persaingan bisnis, jadi permasalahan, mungkin saling menekan yang satu nekannya pakai hukum, yang satu nekannya pakai LSM. Ini sudah masalah pribadi, bukan masalah perusahaan,” katanya.

Menurut Budi, selama ini pihak PT. Atlasindo sendiri tidak pernah diundang dalam setiap rapat audiensi yang digelar Pemkab Karawang. “Enggak ada, kita enggak ada undangan sama sekali,” kata Budi.

Di tempat yang sama, Pengacara PC LPBI NU Karawang, Hendra Supriatna SH, mengaku jika kedatangannya ke PT. Atlasindo untuk mengetahui jawaban secara pasti dari PT. Atlasindo terkait kisruh yang sedang terjadi.

“Kita datang ke sini untuk mengetahui secara pasti persoalan yang sebenarnya. Kita ingin penjelasan langsung dari PT. Atlasindo. Kemudian, ini semua akan menjadi bahan pertimbangan untuk pergerakan LPBI NU Karawang ke depannya harus seperti apa di dalam menyikapi persoalan ini,” tandas Hendra.(zay)

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *