Izin Pertambangan Dialihkan ke Pemerintah Pusat

oleh -

BaskomNews.com – Kini, izin pertambangan ditarik ke pemerintah pusat. Hal ini membuat Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara.

Uu meminta pemerintah pusat kembali mengkaji ulang kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Karena menurutnya, peralihan izin pertambangan akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.

“Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat, menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan),” kata Uu, dilansir dari Liputan6.com, Selasa (19/1/2021).

Menurut Uu, peralihan izin pertambangan akan memperpanjang proses perizinan. Hal itu akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas.

“Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin,” ucapnya.

Uu juga mengaku ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monitoring dan evaluasi ke kota/kabupaten. Namun sebagian besar pertambangan tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi.

Selain itu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

“Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin,” katanya.

Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan.

“Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang pengurusan izin. Ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat,” tuturnya. (red)