Saksi Ahli BPKP : “Yang Bertanggungjawab 1,3 M adalah yang Menikmati dan Memerintahkan”

oleh -

BaskomNews.com – Selain menghadirkan 6 saksi dari internal PDAM Karawang di Pengadilan Tipikor Bandung yang digelar pada Rabu (13/1/2021), Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan saksi ahli bernama Himawan SE dari BPKP Jawa Barat.

Saksi ahli ini merupakan pengawas sistem akutansi dari BPKP Jabar yang pernah diminta penyidik Polres Karawang untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian negara, atas kasus korupsi utang PDAM Karawang ke PJT II Purwakarta yang tidak dibayarkan.

Di hadapan Majelis Hakim, Himawan menjelaskan bahwa ia melakukan penghitungan kerugian negara atas kasus korupsi PDAM ini dengan menggunakan metode mencocokan data tagihan utang PDAM di PJT II dengan data semua cek pengeluaran keuangan PDAM.

Ia juga mengaku telah melakukan metode konfirmasi terhadap bagian keuangan dan akuntansi PDAM maupun PJT II. “Tapi tidak semua saksi dikonfirmasi, yang kami konfirmasi yang penting-penting saja,” papar Himawan SE.

Berdasarkan penelusuran dan penghitungan kerugian negara yang telah dilakukan, sambung Himawan, ditemukan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) uang PDAM untuk membayar utang bahan baku air dan sewa lahan ke PJT II sebesar Rp 6,2 miliar lebih dari 2015-2018. Dari angka DPH tersebut, sebesar Rp 2,8 miliar lebih tidak dibayarkan ke PJT II, tetapi uangnya sudah dikeluarkan oleh bagian kad atau keuangan PDAM Karawang.

Saat ditanya JPU apakah saksi ahli juga menghitung kerugian negara dari bukti post it di Kasubag Keuangan PDAM Novi Farida (salah satu terdakwa), Himawan menjelaskan, jika post it bukan merupakan bukti formil yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan lembaga otonomi daerah yang menjadi pedoman akutansi perusahaan daerah.

“Itu hanya sifatnya tidak formil sebagai bukti pembayaran oleh suatu pihak. Untuk PDAM, post it hanya sebuah kertas kecil berwarna yang tidak bersifat formil. Formilnya adalah dalam bentuk cek,” kata Himawan, sambil mengamini kepada JPU jika ia tidak begitu saja mengabaikan post it meskipun menurutnya bukan bukti formil.

“Post it yang ditunjukan Novi Farida tahun 2013-2014 nominalnya hampir sama dengan post it 2015-2018, yaitu sekitar 2,2 miliar lebih. Apakah ada korelasinya?,” tanya JPU kepada saksi ahli lagi.

“Kami hanya melakukan penelusuran kerugian negara 2015-2018 sesuai dengan permintaan penyidik Polres Karawang dimana kasusnya dimulai,” jawab Himawan.

Masih disampaikan saksi ahli Himawan, dari total kerugian negara Rp 2,8 miliar lebih, ada post it Rp 1,5 miliar yang masih bisa dipertanggungjawabkan Novi Farida. Sementara sisanya Rp 1,3 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Apakah post it 2013-2014 ada korelasi dengan post it 2015-2018?. Maksudnya apakah Novi mewarisi post it dari kepemimpinan sebelumnya?,” tanya JPU lagi.

“Tidak bisa, tetap yang 2015-2018 yang kita hitung kerugian negaranya,” jawab saksi Himawan, sambil menegaskan jika bukti post it yang dipegang Novi Farida, semuanya atas perintah direksi.

Saksi ahli Himawan juga menjelaskan, jika yang bertanggungjawab atas uang 1,3 miliar adalah yang ikut menikmati dan yang memerintahkan post it.

“Kerugian negara 1,3 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya harus dibebankan ke Novi. Tetapi dibebankan juga kepada Yogie dan Tatang sebagai pemenang kebijakan keluarnya uang PDAM. Karena post it tidak mungkin keluar tanpa adanya perintah dari kedua orang ini,” timpal Himawan.

Himawan juga menjelaskan, jika dana representasi 65% dari gaji untuk Dirut dan dirut bukan termasuk dana penghasilan Dirut dan Dirum. Melainkan dana operasional PDAM yang sifatnya masih diperbolehkan untuk dana entertaint (dana non budgeter) untuk kepentingan PDAM, bukan kepentingan pribadi Dirut dan Dirum.

“Kemudian celah korupsi juga terjadi saat pembayaran utang ke PJT II yang seharusnya dilakukan secara transfer (pemindahan buku dari rekening PDAM ke rekening PJT II), tiba-tiba beberapa cek tagihan ditarik dan disatukan sampai menumpuk. Sampai terjadi kas keuangan PDAM untuk bayar utang ke PJT II tetap dikeluarkan, tapi tidak dibayarkan ke PJT II,” papar saksi ahli Himawan. (red)