Penyelidikan Money Politic 02 Dihentikan, Bawaslu Persilahkan 03 Lanjutkan Laporan ke Jenjang Hukum Lebih Tinggi

oleh -

BaskomNews.com – Dengan alasan tidak memenuhi unsur materil dan formil, Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) menghentikan penyelidikan berkaslaporan dugaan money politic yang dilakukan Paslon Nomor 2 Cellica-Aep di Pilkada Karawang 2020 kemarin. Sehingga laporan dugaan money politic yang pernah dilakukan Laskar NKRI tersebut tidak akan dinaikan ke tingkat penyidikan.

Berdasarkan hasil rapat pleno, Ketua Bawaslu Karawang, Kursin Kurniawan mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk tidak menaikan laporan dugaan money politic Laskar NKRI ke tingkat penyidikan, karena alasan tidak memenuhi unsur.

“Karena tidak memenuhi unsur, baik materil maupun formil dan harus dihentikan, unsur-unsurnya tidak terpenuhi, jadi kita hentikan,” kata Kursin Kurniawan, saat menerima kedatangan Tim Gabungan Paslon Nomor 3 Jimmy-Yusni, di kantor Bawaslu Karawang, Kamis (17/12/2020) siang.

Dijelaskan Kursin, rapat pleno sendiri merupakan rapat tertinggi di Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Namun Kursin tidak menjelaskan unsur-unsur laporan dugaan money politic apa saja yang menurutnya tidak memenuhi unsur materil dan formil. Kursin justru malah menjawab bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari tufoksi (tugas pokok dan fungsi) kerjanya.

“Ini bukan saya ya waktu itu (pada saat melakukan kajian), saya hanya menerima laporan jika kasus tersebut tidak memenuhi unsur baik materil maupun formil dan harus dihentikan,” katanya.

Dijelaskan Kursin, mekanisme kerja Bawaslu adalah kolektif kolegial, sehingga tidak menjadi masalah jika pun dirinya tidak mengikuti kajian permasalahan tersebut di Gakumdu. “Ya, yang terpenting kita sudah bekerja sesuai rule aturannya,” kata Kursin.

Oleh karenanya, Kursin mempersilahkan pihak kuasa hukum Paslon 03 untuk melanjutkan laporannya ke jenjang hukum yang lebih tinggi. Karena menurutnya, hal itu justru lebih baik. “Silahkan saja, itu lebih baik,” timpal Kursin.

Di kesempatan yang sama, Ade Suhara yang mewakili Tim Gabungan 03 menyampaikan, kedatangannya ke Bawaslu Karawang untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang sebelumnya sudah dilayangkan (laporan dugaan money politic).

“Tujuan kami ini mau audiensi, awalnya untuk melengkapi berkas pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), sesungguhnya dokumen yang kami bawa ini menurut kami sangat memenuhi syarat. Tetapi sangat disesalkan di tengah perjalanan disaat kita menyusun turun keputusan dari Bawaslu laporan kita dihentikan,” kata Ade Suhara.

Atas dihentikannya laporan dugaan money politic ini, Ade Suhara mengaku kecewa dan menyebut Bawaslu Karawang tidak bisa bekerja profesional.

“Hari ini jujur kami kecewa atas keputusan Bawaslu. Kami anggap Bawaslu tidak profesional dan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Sehingga kami akan melanjutkan pada tahap hukum selanjutnya,” katanya.

Disinggung apakah laporannya akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ade Suhara menjelaskan, jika setiap laporan/gugatan Pilkada ke MK pasti ada kaitannya dengan hasil perolehan suara.

“Kita juga belum bicara soal MK yah, karena kalau MK itu ada kaitannya dengan perolehan suara. Kita sudah tahu semua kalau Nomor 3 ada di posisi kedua, memang selisihnya juga cukup signifikan dan fantastis. Saya kira ini perlu adanya pembahasan yang lebih serius lagi untuk bisa ke MK. Tetapi paling tidak ada upaya-upaya hukum lain yang kita tempuh, tetapi tunggu bagaimana hasil komunikasi dengan tim gabungan dan praktisi hukum,” katanya.

Ditambahkan Ade Suhara, kedatangannya ke Bawaslu sebenarnya untuk melengkapi bukti-bukti pelanggaran pilkada yang pernah dilaporkan sebelumnya.

“Itu hasil kerja kami selama 15 hari terhitung dari tanggal 8 Desember 2020. Karena pada hari itu hasil komunikasi dengan Bawaslu bahwa kita masih kekurangan bukti-bukti, baik bukti fisik kemudian juga rekaman video, photo dan surat pernyataan dari proses terjadinya pelanggaran pemilu dugaan money politic. Karena kita itu sudah mengarah ke TSM, tapi kalau terstrukturnya sudah dapat, akan tetapi TSM-nya belum dapat. Nah, hari ini diterima tapi tidak bisa dilanjutkan, karena Bawaslu sudah menetapkan laporan dihentikan,” tandasnya. (red)