Alasan Covid-19, Cellica Akui 10% DBH Desa Tidak Sesuai Undang-undang

oleh -
Cabup Cellica saat menjawab pertanyaan Cabup Jimmy.

BaskomNews.com – Debat kandidat Pilkada Karawang 2020 yang digelar KPU Karawang secara live ditayangkan di stasiun televisi swasta iNews pada Rabu (25/11/2020) malam, akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan para kepala desa di Karawang selama ini mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) untuk desa yang tidak sesuai Undang-undang.

Saat sesi tanya jawab dalam debat kandidat di segmen satu, moderator debat kandidat mempersilahkan kepada Paslon No. 3 dan Paslon No. 1 untuk bertanya kepada Paslon No. 2.

Paslon No. 3 H. Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rinzani mempertanyakan tentang implelemtatif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa khususnya di Pasal 4. Yaitu dimana DBH untuk desa minimal 10% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang saya tahu PAD kita ini (Karawang, red) 1,2 triliun. Pertanyaan saya kenapa itu tidak sesuai dengan Undang-undang desa?. Mohon izin untuk dijelaskan,” tanya Cabup H. Ahmad Zamakhsyari, kepada Paslon No. 2 Cellica-Aep.

Menjawab dari pertanyaan Cabup Jimmy ini, Cabup Cellica menjelaskan, tentunya aturan dan regulasi harus disepakati bersama yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Terkait masalah teknis (DBH desa yang tidak sesuai Undang-undang), Cellica kembali menjelaskan, tentunya setiap proses anggaran yang dicairkan, baik itu dana desa, DBH desa maupun alokasi desa sudah sesuai aturan.

Adapun untuk di tahun ini, kata Cellica, pemda tidak bisa mengimplementasikannya karena alasan terjadi Covid-19 di Karawang. Karena menurutnya, DBH desa di tahun 2017 dan 2018 tidak pernah ada permasalahan.

“Adapun di tahun ini kami tidak bisa memberikan itu (DBH desa), karena memang pandemi Covid-19, itu terjadi di sini. Tetapi karena memang hari ini DBH desa itu berkurang, dan insya Allah itu akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk diluncurkan di 2020, dan itu sudah disepakati rekan-rekan APDESI,” jawab Cellica. (red)