Bawaslu Tegaskan Logo Parpol Non-Parlemen Tidak Boleh Dipasang di APK

oleh -
Inilah baliho Cellica-Aep di sekitar perlintaran kereta api arah Jalan Tuparev yang melanggar, karena mencantumkan logo parpol non parlemen.

BaskomNews.com – Mengacu kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 73A, Bawaslu Kabupaten Karawang menegaskan tentang ‘pelarangan’ logo partai non parlemen dipasang di Alat Peraga Kampanye (APK).

Sesuai Pasal 5 ayat (2), tanda gambar partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon (parpol non parlemen) memang tidak boleh terpasang di setiap APK pasangan calon. Sementara Pasal 79A menjelaskan, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A, maka dapat dikenakan sanksi (a). Peringatan tertulis; dan /atau (b). Penurunan tanda gambar partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon.

Berdasarkan penelusuran BaskomNews.com di lapangan pada Rabu (21/10/2020), setidaknya ada 9 baliho besar atau APK Pasangan Calon nomor urut 2 Cellica Nurrachadiana-Aep Saepulloh yang dianggap melanggar, karena terpasang logo parpol non parlemen. Baliho yang tidak sesuai PKPU tersebut tersebar di sepanjang jalur wilayah perkotaan.

Inilah baliho Jimmy-Yusni di sekitar Lampu Merah RMK yang dianggap melanggar, karena memasang logo parpol non parlemen.

Selain itu, terpantau juga ada 1 baliho pasangan nomor urut 3 H. Ahmad ‘Jimmy’ Zamakhsyari-Yusni Rinzani di sekitar Lampu Merah RMK yang juga mencantumkan logo parpol non parlemen.

Dengan dicantumkannya logo partai non parlemen di APK paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 ini jelas merugikan paslon pasangan nomor urut 1 Yesi Karyalianti-Ahmad Adly Fairuz yang tidak ‘didukung’ oleh parpol non parlemen sejak awal.

Saat dikonfirmasi BaskomNews.com, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri menegaskan, pemasangan logo parpol non parlemen di APK pasangan calon jelas melanggar atau tidak diperbolehkan.

Oleh karenanya, Bawaslu Karawang sudah melakukan peneguran dengan cara langsung dalam dialog, ataupun pernah berkirim surat kepada timses pasangan calon agar segera menurunkan APK bersangkutan.

“Ada PKPU yang melarangnya. Ada aturan main APK seperti apa yang harus dipasangan. Itu tidak boleh (logo parpol non parlemen tidak boleh di pasang di APK), sehingga kami waktu itu langsung memberikan teguran,” tutur Roni Rubiat Machri.

Disinggung siap yang berwenang mencopot APK yang melanggar tersebut, Roni kembali menjelaskan jika pihaknya sudah berkirim surat kepada timses pasangan calon bersangkutan, ataupun kepada Satpol PP.

“Surat sudah kita kirim jauh-jauh hari juga. Ya seharusnya sebelum Satpol PP yang menertibkan langsung, yang bersangkutan (timses pasangan calon) yang harus menurunkannya,” tandas Roni. (red)