Didesak Massa Buruh, Pemkab Karawang Ikut-ikutan Tolak “Omnibus Law”

oleh -

BaskomNews.com – Diduga karena didesak ribuan massa aksi demonstrasi berbagai aliansi buruh, Pemerintah Kabupaten Karawang Jawa Barat ikut-ikutan menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omni Bus Law) yang baru saja disahkan DPR RI.

Terpantau Rabu (7/10/2020) pagi, ribuan massa aksi buruh sudah berkumpul di depan gerbang kantor Pemkab Karawang. Secara bergiliran perwakilan aliansi buruh melakukan orasi untuk mendesak pemkab ikut menolak Omni Bus Law.

Setelah cukup lama berorasi, perwakilan massa buruh akhirnya diterima langsung oleh Pjs Bupati Karawang Ir. Yerry Yanuar, Ketua DPRD Pendi Anwar, Sekda Acep Jamhuri dan anggota DPRD Karawang.

Dalam dialog tersebut, perwakilan massa buruh menyampaikan hasil petisi untuk menolak UU Omnibus Law. Mereka menyampaikan harapannya kepada pemkab agar kembali disampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Pemkab sudah merespon terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di Karawang. Kita akan sampaikan aspirasinya,” terang Pjs Bupati.

Pjs Bupati mengaku sangat memahami apa yang menjadi perjuangan aspirasi massa buruh dalam penolakan pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja. Hingga akhirnya, Pemkab Karawang ikut mendukung penolakan UU Cipta Kerja dengan cara mengamini aspirasi buruh dalam bentuk ‘Surat Pernyataan’ yang ditandatangani Sekda Karawang. Berikut surat pernyataanya :

Surat Pernyataan Pemkab Karawang yang menolak Omnibus Law.

KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT MENDUKUNG SEPENUHNYA PERJUANGAN BURUH KARAWANG UNTUK MENOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNI BUS LAW) YANG BARU SAJA DISAHKAN DI GEDUNG DPR RI.

KAMI AKAN TERUS MENGAWAL PERJUANGAN BURUH INI UNTUK JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun BaskomNews.com, Kamis pagi (8/10/2020), ribuan massa buruh akan kembali mengepung kantor Pemkab Karawang untuk kembali melakukan aksi demonstrasi terakhir atas penolakan RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI. (red)