Giliran Petani STAKAR Kepung Kantor Bupati Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

oleh -

BaskomNews.com – Setelah aksi demonstrasi digelar Serikat Petani Karawang (SEPETAK) pada Kamis kemarin (24/9/2020), kini giliran petani yang tergabung dalam Serikat Tani Karawang (STAKAR) mengepung kantor Bupati Karawang untuk menyampaikan aspirasi soal kelangkaan pupuk bersubsidi yang mencekik para petani, Jumat siang (25/9/2020).

Aksi gabungan yang terdiri dari STAKAR, Konfederasi Serikat Nusantara, Federasi Serikat Pekerja Karawang, hingga Pemuda Tani ini menuntut agar pemkab segera menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang sedang terjadi. Bahkan massa aksi mendesak Bupati Karawang agar segera mencopot Kepala Dinas Pertanian yang dinilai tidak bisa bekerja.

Massa aksi yang diikuti dari unsur buruh ini juga menyampaikan tuntutan agar pemkab menyikapi dan menyelesaikan persoalan PHK sepihak di beberapa perusahaan. Yaitu dimana perusahaan yang awalnya ‘merumahkan’ karyawan karena alasan pandemi covid-19, namun tiba-tiba malah di PHK sepihak tanpa diberikan upah sepeser pun.

Dalam orasinya, Ketua STAKAR, Deden Sopyan menyampaikan, hari ini petani Karawang sedang dihadapkan dengan hilangnya atau langkanya pupuk bersubsidi. Tetapi sebenarnya, ketersediaan pupuk di produsen masih menumpuk. Hanya persoalannya pemkab tidak mampu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan, sehingga kelangkaan pupuk bersubsidi terus dibiarkan terjadi tanpa solusi.

“Pemda Karawang tidak bisa memberikan jaminan kepastian kepada petani. Jika persoalan ini tidak kunjung seleaai, maka dipastikan akan terjari gagal panen tahun ini. Dan keberadaan kita di sini untuk menunjukan bahwa sedang terjadi kelangkaan pupuk di Karawang,” teriak Deden Sopyan, dalam orasinya.

Akibat langkanya pupuk bersubsidi, sambung Deden, hari ini para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Tetapi faktanya, ketika musim panen tiba harga gabah selalu anjlok dan membuat petani merugi. “Copot saja itu Kepala Dinas Pertanian yang tidak becus bekerja,” teriak Deden lagi.

Masih dalam orasinya, Deden juga sempat menyindir Bupati Cellica yang ‘mempolitisir’ bantuan pupuk dari PT Pupuk Kujang untuk petani Kecamatan Cibuaya di acara penyerahan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Kamis lalu (17/9/2020). “Ingat kemarin?, ternyata bupati membawa pupuk tanpa mekanisme pendistribusian,” sindir Deden.

“Sekali lagi Bupati Karawang tidak mampu memberikan kepastian pupuk kepada petani Karawang. Seandainya hari ini tidak dalam situasi pandemi covid-19, maka pasti di depan kantor pemda penuh dengan para petani (petani yang demonstrasi maksudnya, red),” timpal Deden.

Sementara, orator aksi lainnya Fuga menyindir soal in-konsistensi Pemkab Karawang tentang penegakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Yaitu dimana aturan LP2B sudah dibuat, tetapi tetap saja lahan pertanian habis beralih fungsi menjadi industri dan perumahan.

“Tanah pertanian dibeakeun. Kumaha pamarentah ngajegod wae. Unggal taun urang bergerak, tapi mana bukti na. (Lahan pertanian habis. Bagaimana ini pemda diam saja. Setiap tahun kita bergerak, tetapi pemda tidak pernah ada buktinya),” sindir Fuga dalam orasinya.

“Maka na ka hareup mah urang teu cukup ku demo kieu. Lamun aya LP2B alih fungsi deui, maka kudu dipidanakeun, teu cukup ku di demo (Makanya ke depan kita tidak cukup aksi demonstrasi. Kalau ada LP2B alih fungsi lagi, maka harus dipidanakan, tidak cukup didemo,)” tandasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi ini tiba di depan gerbang kantor Bupati Karawang sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka sempat naik pitam dengan cara menggedor-gedor gerbang kantor Bupati Karawang, karena selama kurang lebih 1 jam aksinya tak kunjung direspon pemkab Karawang.

Namun sekitar pukul 10.30 WIB, akhirnya perwakilan massa aksi dipersilahkan masuk ke gedung kantor bupati untuk beraudiensi menyampaikan aspirasi dengan Asda II. (red)