Terungkap Ada “Langit di Atas Langit” dalam Kisruh Pembangunan Rolling Hills Tanpa Izin

oleh -

BaskomNews.com – Pembangunan perumahan elite Rolling Hills yang disinyalir belum memiliki izin di Jalan Arteri Karawang Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat, terus disoal sejumlah elemen masyarakat Karawang.

Senin (27/7/2020) siang, Aliansi yang terdiri dari 8 Ormas-LSM melakukan audiensi untuk meminta penjelasan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan soal perizinan Rolling Hills. Audiensi yang berlangsung di ruang Asda I Pemkab Karawang ini menyimpulkan, bahwa pembangunan Rolling Hills di atas tanah milik Lippo Group oleh PT. Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) akan ‘ditutup sementara’, sampai dengan yang bersangkutan selesai mengurus semua perizinan.

Namun berdasarkan rapat audiensi terungkap adanya ketakutan sejumlah pejabat OPD, ketika akan menghentikan atau menutup pembangunan Rolling Hills yang disinyalir belum memiliki izin. Beberapa pejabat mengisyaratkan “Ada langit di atas langit” ketika mereka mau bertindak soal kisruh pembangunan Rolling Hills.

“Diduga saat ini Rolling Hills saat ini sudah eksen. Kami invetigasi ke lapangan, cut and fill sudah dilakukan, alat-alat berat dimana-mana. Humasnya kemarin bilang di media bahwa izin lingkungan sudah ada. Tapi kemudian katanya izin-izin yang lain sedang diurus. Seharusnya kan selesaikan dulu semua izin, baru mereka eksen di lapangan,” tutur Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S.MM, saat mengawali pertanyaan dalam audiensi.

Menjawab pertanyaan dari Aliansi LSM-Ormas ini, Kabid Wasdal DPMPTSP Karawang, Asep Suryana menjelaskan, sebenarnya pada 16 Juli 2020 pihaknya sudah memanggil KJIE untuk meminta penjelasan. Hasil temuan DPMPTSP menyimpulkan bahwa yang bersangkutan baru memiliki Nomor Induk Perusahaan (belum memiliki izin membangun).

“Tanggungjawab kami mem-back up invetasi Karawang tanpa melanggar aturan. Kemudian mereka datang lagi dan mengaku sedang mengurus perizinan. Tindakan preventif untuk mengamankan investasi sudah kami lakukan. Artinya kami tidak diam selama ini,” kata Asep Suryana.

Di tempat yang sama, Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki dinasnya, KJIE sudah memiliki izin kawasan dari Kementrian sejak 1993. Namun dalam perjalanannya, DLHK mendapatkan kabar adanya pembangunan perumahan. Sehingga pihaknya melakukan pemanggilan terhadap KJIE.

“Mereka harus ajukan dulu adendum Amdal untuk perumahannya. 17 Juli lalu katanya mereka akan mengurus adendum Amdal. Saat ini kami masih menunggu konsultan mereka yang akam datang ke kami kaitan dengan adendum Amdal,” terang Wawan.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Achdiat menjelaskan, luas total untuk kawasan induatri yang dimiliki KJIE adalah 550 hektar. Namun ada 40 hektar yang diperuntukan bagi pembangunan perumahan elite (Rolling Hills).

“Secara aturan kalau izin lokasi sudah benar. Tapi untuk izin-izin lainnya masih harus ditempuh,” katanya.

Sementara untuk rapat 1 Juli 2020 yang dihadiri KJIE dan Bupati Karawang secara langsung, Dedi menjelaskan jika Bupati Karawang sudah memberikan arahan bahwa Rolling Hills dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum selesai semua mengurus perizinan. Terlebih, adanya rapat di Kecamatan Telukjambe Timur juga membahas adanya dampak lingkungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikalapa dan Ciderewolong dari pembangunan Rolling Hills.

“Intinya arahan Ibu Bupati ada dua hal,
Selesaikan persyaratan administrasi dan dampak lingkungan sosial harus diperhatikan. Intinya, mari sama-sama ini harus sesuai aturan,” terang Dedi.

Tapi di luar dugaan, Dedi Achdiat juga mengungkapkan “adanya langit di atas langit” dalam kisruh pembangunan Rolling Hills ini. “Jadi harus kami sampaikan juga di sini masih ada langit di atas langit. Tapi kami dan temen-temen harus tegakan aturan,” ungkap Dedi Achdiat.

Mendengar pernyataan ini, Ketua Aliansi LSM-Ormas, H. ME Suparno mengaku tidak peduli dengan siapapun dibelakang pembangunan Rolling Hills. Ia tetap meminta Pemkab Karawang bersikap tegas untuk menegakkan aturan investasi di Karawang.

“Kami tidak peduli mau ada langit di atas langit atau tidak atau apapun istilahnya itu. Kami hanya minta tegakan aturan mainnya. Urus dulu semua perizinannya. Kalau belum selesai, maka Satpol PP harus menghentikan sementara waktu kegiatan Rolling Hills,” tegas H. ME Suparno, yang masih merupakan Ketua Umum Laskar NKRI.

Sementara, Asda I Akhmad Hidayat menyimpulkan hasil rapat audiensi. Yaitu dimana pemda akan menutup sementara kegiatan Rolling Hills sampai semua perizinannya selesai. Asda I juga memerintahkan kepada DPMPTSP, agar segera membuat surat resmi kepasa Satpol PP dan DLHK Karawang untuk menutup sementara kegiatan Rolling Hills.

“Semuanya membuat surat ke Satpol PP untuk menghentikan sementara sampai izin selesai semua. DPMPTSP langsung bikin surat ke Satpol PP dan DLHK,” tutup Akhmad Hidayat dalam rapat ausiensi. (Adk)