Giliran Pengusaha WO Desak Pemkab untuk Izinkan Resepsi Pernikahan Tak Dilarang

oleh -

BaskomNews.com – Setelah para pekerja seniman melakukan aksi demonstrasi untuk meminta Pemkab Karawang tidak melarang ‘hajatan’ warga, kini giliran para pengusaha Wedding Organizer (WO) yang juga ikut mendesak pemkab agar tidak melarang hiburan keramaian di kegiatan resepsi pernikahan warga.

Kamis pagi (25/6/2020), perwakilan para seniman dan pengusaha WO menyambangi kantor pemkab dan berdialog langsung dengan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana yang didampingi Sekda H. Acep Jamhuri.

Dalam dialog yang terjadi, Bupati Cellica bersepakat jika para seniman dan pengusaha WO kembali bisa tampil supaya roda perekonomian mereka tetap berjalan. Namun tentunya dengan jaminan acara pernikahan yang digelar tidak mebjadi claster (penyebaran) Covid-19 yang baru.

Berdasarkan hasil dialog ini, pemkab “berencana” akan mengizinkan warga menggelar resepsi pernikahan. Tentunya dengan beberapa syarat seperti pembatasan jumlah tamu undangan, tidak mengundang artis terkenal, tidak bernyanyi dan tidak melakukan sawer yang berlebihan.

“Kita tampung saran dari para seniman dan pengusaha wedding organizer untuk bisa tampil kembali dalam rangka menghidupkan roda perekonomian. Tapi kita harus jamin, acara pernikahan tak jadi claster baru,” kata Bupati Cellica, saat berdialog bersama puluhan seniman dan pengusaha WO.

Ditegaskan Cellica, membatasi acara hiburan saat pernikahan mutlak dilakukan. Rencananya, warga dilarang berjoget, bernyanyi dan saweran berlebihan di atas panggung.

Termasuk tata cara menyawer pun akan diatur. Meskipun acara saweran merupakan ladang penghasilan seniman saat menghibur tamu undangan. “Acara saweran juga dibatasi. Uang saweran disimpan ke sehelai kain atau media tertentu. Jadi tidak langsung,” terang bupati.

Yang tidak kalah penting, sambung bupati, warga yang menggelar hajatan juga wajib melapor kepada pemerintah. Selain itu, tamu undangan juga dibatasi. “Selain harus lapor ke kecamatan, resepsi besar-besaran juga dilarang. Bahkan
pembatasan tamu hanya 40 persen dari kapasitas tempat,” kata Cellica.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, acara hajatan itu perlu diawasi dengan ketat. Alhasil diperlukan banyak tenaga Linnmas dan aparat untuk mengawasi acara pernikahan tersebut.

“Semua harus ikut berpartisipasi mengawasi, termasuk linmas, aparat desa dan masyarakat sekitar. Semua wajib jalani protokol kesehatan,” tandas bupati. (red)