Sempat Tertunda 3 Bulan, KPU Mulai Kembali Tahapan Pilkada

oleh -
Exif_JPEG_420

BaskomNews.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang akhirnya resmi akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, setelah diterbitkannya PKPU-RI UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU-RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid mengatakan, setelah PKPU-RI Nomor 5 Tahun 2020 keluar, maka mulai Senin 15 Juni 2020 tahapan-tahapan Pilkada yang sempat tertunda selama beberapa waktu karena wabah pandemi Covid-19 dilanjutkan kembali.

“Tahapan Pilkada Kabupaten Karawang 2020 akan kembali dilanjutkan setelah tiga bulan tertunda karena wabah pandemi Covid-19. Ada beberapa tahapan di bulan Maret lalu yang belum dilaksanakan dan tahapan-tahapan lain ke depannya,” tutur Miftah Farid, saat konferensi pers Sosialisasi PKPU-RI UU Nomor 5 Tahun 2020 yang digelar di Aula KPUD Kabupaten Karawang, Senin (15/06/2020) sore.

Adapun tahapan-tahapan yang sempat ditunda pada bulan Maret lalu, kata Miftah, diantaranya adalah pelantikan Petugas Pemungutan Suara (PPS), Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan dan Pemutakhiran Data Pemilih.

Dijelaskannya, tahapan Pilkada di tengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini ada beberapa hal yang tentunya saja harus diperhatikan KPU dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahapannya.

“Termasuk selalu berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Karawang dalam menjalankan kegiatan setiap tahapannya,” ujarnya.

Selain itu, kata Miftah, ada beberapa SOP yang harus diikuti oleh penyelenggara KPU mulai dari tingkat KPPS sampai kepada tingkatan PPK dan KPUD.

“Karena wabah pandemi Covid-19 ini, penyelenggara wajib mematuhi protokol kesehatan dalam setiap teknis pelaksanaannya,” tuturnya.

Disinggung terkait besaran anggaran yang disiapkan KPUD Karawang untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sepanjang proses tahapan Pilkada nanti, Farid menjelaskan, jika saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan APD tersebut serta masih dalam proses penyempurnaan. Karena anggaran APD ini belum masuk ke dalam anggaran hibah yang diterima oleh KPUD Karawang dari Pemkab Karawang.

“Belum selesai dihitung anggaran kebutuhan pengadaan APD-nya dan masih menunggu peraturan yang bisa dijadikan dasar acuannya atau payung hukumnya,” jelasnya.

“Masih mengkalkulasikan penghitungan di lapangan. Kita harus lakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan di lapangan, sementara kita dorong rekan-rekan penyelenggara di lapangan menggunakan APD sendiri,” kata Miftah menjelaskan.

Sementara, anggaran hibah Pemkab Karawang untuk Pilkada Karawang ini sebesar Rp 74.6 Milliar untuk keseluruhan tahapan setiap kegiatannya.

“NHPD-nya segitu pas awal, namun karena nampaknya kemungkinan akan ada pengajuan penambahan anggaran lagi untuk kebutuhan APD penyelenggara,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisioner KPUD Karawang Ikhsan Indra Putra mengatakan, setelah adanya rapat koordinasi antara Mendagri, KPU RI, Bawaslu dan Komisi II DPR RI, pelaksanaan Pilkada serentak yang sempat tertunda karena adanya wabah pandemi Covid-19, pemilih dalam satu lokasi tempat pemungutan suara (TPS) akan dikurangi.

“Ya yang sebelumnya diatur dengan jumlah 800 orang pemilih setiap TPS-nya, sekarang dikurangi menjadi 500 orang pemilih dalam setiap satu TPS-nya,” terangnya.

Dengan demikian akan ada penambahan sekitar 1.374 TPS di Kabupaten Karawang dalam gelaran pesta demokrasi Pilkada mendatang.

“Sebelumnya jumlah TPS ini semula direncanakannya hanya 3.530 TPS. Karena wabah pandemi Covid-19 ini dan kami mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga jarak si pemilih, maka akan bertambah menjadi 4.904 TPS,” paparnya.

“Nanti akan disusun daftar pemilih serta dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit,red),” pungkasnya. (CR1)