Hanya Demokrat, PKS dan PBB yang Tidak Tanda Tangan Hak Interpelasi, Respon Golkar Minim

oleh -

BaskomNews.com – Setelah diserahkan secara resmi ke DPRD Karawang, akhirnya diketahui hanya tiga partai yang tidak menandatangani hak interlepasi untuk mendesak transparansi anggaran percepatan penanggulangan Covid-19 Kabupaten Karawang.

Ketiga partai tersebut adalah Partai Demokrat (9 kursi), PKS (6 kursi) dan PBB (2 kursi). Sementara respon Partai Golkar terhadap ajuan hak interpelasi Anggota DPRD Karawang ini terbilang minim. Pasalnya, dari 7 kursi di legislatif Karawang, hanya 1 orang Anggota Fraksi Partai Golkar yang ikut tanda tangan hak interpelasi.

Namun demikian, ajuan atau usulan hak interpelasi ini dianggap cukup bahkan melebihi syarat yang diatur dalam tata tertib DPRD Karawang. Sehingga usulan hak interpelasi untuk transparansi anggaran Covid-19 ini dinilai sudah bisa dilanjutkan ke Rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Karawang.

Penyerahan 23 tanda tangan Anggota DPRD Karawang yang mengusulkan hak interpelasi ini diserahkan langsung ke Sekretariat DPRD Karawang oleh dua Anggota Fraksi PDI Perjuangan Toto Suripto dan Natala Sumedha, serta satu Anggota DPRD dari Partai NasDem, Indriyani pada Jumat (5/6/2020).

“Hari ini merupalan langkah awal bagi kami yang mewakili rekan-rekan Lintas Fraksi yang telah menandatangani pengajuan hak interpelasi sebanyak 24 orang anggota DPRD,” ujar Natala Sumedha, ketika dihubungi awak media.

Ditambahkan Natala, tanda tangan dan surat ajuan hak interpelasi yang telah diserahkan tersebut nantinya untuk dicatat oleh Sekretariat DPRD dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Karawang untuk ditindaklanjuti, agar bisa dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan rapat paripurna.

“Untuk mekanismenya nanti sesuai Tatib, di Bamus itu hanya penjadwalan untuk ditindaklanjuti ke Paripurna,” terangnya.

Dedi Rustandi, Anggota DPRD Karawang lainnya yang ikut menandatangani hak interpelasi menambahkan, hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota dewan, untuk meminta keterangan sejelas-jelasnya kepada kepala daerah, ketika ada suatu kebijakan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.

Inilah daftar 23 nama Anggota DPRD Karawang yang ikut tanda tangan hak interpelasi.

Ke 23 anggota dewan yang menandatangani pengajuan hak interpelasi itu diantaranya dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PPP, Partai Nasdem, PAN dan satu orang dari Partai Golkar. “Hampir semua partai mendukung hak interpelasi untuk anggaran refocusing penanganan covid-19,” kata politisi PPP ini.

Berikut 23 nama Anggota DPRD Karawang yang ikut tanda tangan usulan hak interpelasi untuk transparansi anggaran Covid-19 Karawang :

1. Taufik Ismail (PDIP)
2. Natala Sumedha (PDIP)
3. Toto Suripto (PDIP)
4. H. Cita (PDIP)
5. Elivia Khrissiana (PDIP)
6. Rosmilah (PDIP)
7. H. Danu Hamidi (Gerindra)
8. Indriyani, MH (NasDem)
9. Anggi R (PKB)
10. Jajang Sulaeman (PKB)
11. Deden Rahmat (PKB)
12. H. Endang Sodikin (Gerindra)
13. Dedi Rustandi (PPP)
14. Acep Suyatna (PKB)
15. Taman, SE (Gerindra)
16. Yusni Rinzani (Gerindra)
17. Neneng Sita Fatimah (PKB)
18. Hj. Meita Citra Wardani (Hanura)
19. H. Asep Dasuki (PKB)
20. Saepudin Zuhri (Gerindra)
21. H. Ishak Iskandar (PKB)
22. Dewi Rohayati (PAN)
23. Saidah Anwar (Golkar)

(Red/BaskomNews)