Kompak Dukung DPRD Gunakan Hak Interpelasi, “Awas Masuk Angin”

  • Bagikan

BaskomNews.com – DPC LSM Kompak Karawang mengaku mendukung penuh langkah DPRD Karawang yang akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait transparansi anggaran Covid-19 yang harus dipertanggungjawabkan pemkab kepada masyarakat.

Ketua DPC LSM Kompak Karawang, Topan Megantara SH mengatakan, 1,11 miliar untuk percepatan penanggulangan Covid-19 di Karawang bukan merupakan anggaran yang sedikit. Sehingga sejak awal para ‘inohong’ Karawang sudah sering mengingatkan pemkab melalui Tim Gugus Tugas untuk segera memberikan penjelasan kepada publik terkait rincian detail realisasi anggaran Covid-19.

Namun pada kenyataanya, saran dan kiritik para tokoh Karawang tersebut tak kunjung digubris pemkab. Termasuk saran dan kririk dari mahasiswa (Cipayung Plus) yang sampai akhirnya melakukan aksi demonstrasi dan menyegel kantor Bupati Karawang untuk menuntut transparansi anggaran Covid-19 ini.

“Kalau sejak awal pemkab mendengarkan saran dan masukan dari para inohong Karawang, mungkin dewan juga gak akan ada istilah hak interpelasi. Makanya LSM Kompak mendukung penuh langkah DPRD untuk gunakan hak interpelasinya,” ujar Topan Megantara SH, Kamis (4/6/2020).

Namun demikian, LSM Kompak tetap mewanti-wanti agar para wakil rakyat tidak ‘masuk angin’ di dalam wacana penggunaan hak interpelasi ini. Sehingga jangan sampai hak interpelasi hanya sekedar menjadi wacana publik untuk menaikan ‘bargainning’ demi interest atau kepentingan para wakil rakyat itu sendiri. Baik itu kepentingan politik praktis ataupun kepentingan politik anggaran.

“Ya, kita sangat mewanti-wanti hal itu (dewan masuk angin). Makanya para wakil rakyat jangan main-main dalam hak interpelasi ini,” timpal Topan.

Masih dikatakan Topan, sebenarnya hak interpelasi ini bukan merupakan hal baru di Karawang. Beberapa persoalan studi kasus di pemerintahan Karawang sering diwacanakan jika DPRD akan menggunakan hak interpelasi untuk menyelesaikan persoalannya. Namun yang sangat disayangkan, selama ini hak interpelasi hanya sekedar menjadi wacana para wakil rakyat yang diduga hanya untuk sekedar memuluskan kepentingan politik anggaran.

“Hak interpelasi ini merupakan hak dewan. Mereka berhak bertanya langsung kepada bupati melalui sidang paripurna. Makanya kita minta kepada para wakil rakyat Karawang agar jangan main-main dalam hak interpelasi ini. Buka semua keraguan soal transparansi anggaran Covid-19 Karawang selama ini. Karena rakyat juga berhak tahu untuk apa saja ratusan miliar anggaran Covid-19 itu,” pungkas Topan. (red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *