Askun Sebut Hak Interpelasi Dewan Hanya Dagelan Politik

oleh -
Asep Agustian SH, MH.

BaskomNews.com – Pemerhati pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH MH menyebut jika hak interpelasi untuk transparansi anggaran Covid-19 yang sedang digulirkan beberapa Anggota DPRD Karawang hanya sekedar dagelan politik.

Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini juga menilai, jika hak interpelasi yang sedang digulirkan para wakil rakyat hanya mempertontonkan kepada publik sesuatu yang tidak bijak.

“Olok kejo, cuman dagelan politik yang ingin cari panggung untuk bermain lenong,” tutur Askun, Kamis (4/6/2020).

Askun menjelaskan, selama ini wacana hak interpelasi yang digulirkan anggota DPRD Karawang selalu menguap di tengah jalan, tak ada realisasi. Sehingga terkesan dagelan politik demi syahwat kepentingan politik segelintir politikus. “Dari dulu wacana interpelasi cuman ramai gong-nya di awal doang, ujungnya melehoy,” sindirnya.

Ia juga menegaskan, jika memang yang dicari para wakil rakyat hanya bentuk transparansi anggaran COVID-19, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara duduk bersama dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP). Apabila mereka mencium adanya penyelewengan anggaran COVID-19, maka laporkan saja ke aparat penegak hukum (APH), karena sudah jelas sanksi penyeleweng anggaran COVID-19 itu adalah hukuman mati atau dipenjaran seumur hukum.

Masih dikatakan Askun, pandemi COVID-19 belum selesai sampai saat ini. Artinya, ketika pandemik ini masih berjalan, maka anggaran COVID-19 ini pun masih berjalan dan digunakan serta masih ada kebutuhan.

“Kalau minta transparansi mah ya tunggu dulu saja sampai pandemi dinyatakan berakhir. Prematur jika masih berjalan sudah berkoar-koar transparansi,” katanya.

Askun meminta kepada para wakil rakyat Karawang, dari pada memainkan dagelan politik dengan instrumen hak interpelasi, lebih baik eksekutif dan legislatif bersinergis bahu-membahu serta gotong-royong bagaimana caranya warga Karawang tidak makin menderita imbas dari COVID-19.

“Lebih baik pikirkan supaya warga Karawang tidak banyak yang mengganggur dan kelaparan, itu lebih penting dibanding gulirkan hak interpelasi,” pungkasnya. (red)