Surati Bupati, PDIP Desak Transparansi Anggaran Covid-19

oleh -
Yono Kurniawan SH, MH - Bupati Cellica Nurrachadiana.

BaskomNews.com – Berawal dari beberapa persolan penanganan Covid-19 yang dinilai tidak jelas arahnya, dari mulai carut marutnya pembagian bantuan sosial warga terdampak Covid-19 hingga persoalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak terarah, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang menyurati Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana untuk mendesak transparansi anggaran Covid-19 ke publik.

Disinggung langsung apakah PDI Perjuangan Karawang sudah mencium adanya gelagat penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang dilakukan oknum pejabat Pemda Karawang, Wakil Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan DPC PDI Perjuangan Karawang, Yono Kurniawan SH MH menjelaskan, pada prinsipnya ketika berbicara Good Governance, maka efektivitas dan efisiensi anggaran serta transparansi publik harus lebih diutamakan.

Dalam persoalan tidak adanya keterbukaan informasi publik ‘soal anggaran dan penanganan Covid-19 di Karawang ini’, praktisi hukum muda Karawang ini menjelaskan soal teori ‘Power Tends to Corrupt, Absoluste Power Corrupt Absolutely’. Yaitu dimana kekuasaan selalu cenderung sewenang-wenang, kekuasaan absolut tanpa pengawasan maka akan menimbulkan sikap korup.

“Dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik saja, maka sudah bisa disebut melanggar norma-norma pemerintahan yang baik. Sementara Good Governence kan harus mengedepankan transparansi dan prinsif akuntabilitas,” tutur Yono Kurniawan SH, MH, saat dihubungi BaskomNews.com, Kamis (21/5/2020).

Melalui surat resmi yang akan dikirim ke Bupati Karawang, Yono menjelaskan jika PDI Perjuangan Karawang akan meminta dan mendesak dua hal. Pertama, mendesak dibukakannya informasi realisasi miliaran anggaran penanganan Covid-19 yang dinilainya mencapai 1,11 miliar.

“Kita akan mendesak pemda melalui Bupati Karawang untuk menjabarkan realisasi anggaran Covid-19 melalui website remi pemda, agar masyarakat umum juga tahu dipakai untuk apa saja miliaran anggaran tersebut. Jangan mentang-mentang ini masalah penanganan kemanusiaan, kemudian bisa seenaknya menggunakan anggaran. Karena kan tetep prinsipnya ada aturan main Perpres dalam anggaran Covid-19 ini, tidak bisa seenaknya menunjuk orang untuk mengerjakan tender pengadaan,” papar Yono.

Kedua, sambung Yono, PDI Perjuangan Karawang juga meminta pemda atau tim gugus tugas Covid-19 untuk melakukan live melalui media sosial atau youtobe dalam setiap rapat gugus tugas Covid-19. Sehingga masyarakat bisa menilai secara langsung tentang kinerja para pejabat Karawang dalam penanganan Covid-19 ini.

“Kalau rapatnya live dan disiarkan langsung melalui media sosial, nanti masyarakat akan mengetahui pejabat mana saja yang bekerja dan pejabat mana saja yang tidak bekerja. Ini juga untuk meminimalisir ada kecurigaan permainan anggaran Covid-19 seperti timbulnya masalah kemarin (Bupati menunjuk salah satu pengusaha beras agar perusahaan membeli beras di pengusaha tersebut),” sidir Yono.

Yono berharap, dua hal prinsip sederhana penyelenggaraan pemerintahan good governence seperti ini tidak hanya dilakukan untuk penanganan Covid-19 semata. Melainkan juga dilakukan pada program-program penyelenggaraan Pemda Karawang yang lainnya. Sehingga tingkat kepercayaan publik Karawang yang mulai menurun tentang kinerja pemerintahan saat ini dapat bergairah kembali.

Dalam persoalan ini, Yono juga mengaku tidak akan menunjuk orang lain untuk bertanggungjawab. Karena ia akan menunjuk dan mendesak langsung Bupati Karawang untuk segera merealisasikan saran dan kritiknya ini. “Saya tidak akan nunjuk nama lain, saya tunjuk Bupati langsung. Karena yang lainnya mah bawahan semua. Bawahan kan gimana atasannya,” tegasnya.

Lebih dari itu, Yono juga berharap agar saran dan kritik yang akan dilayangkan dengan surat resmi ke Bupati Karawang ini tidak dianggap politis. Karena pencegahan dan penanganan Covid-19 ini sudah menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata.

“Tolong nanti jangan dianggap politis. Demi Allah, tidak ada unsur politis dalam hal ini. Saya hanya sebagai orang Karawang yang ikut prihatin melihat kondisi ini. Kalau memang politisi mau bisa saya saya kulitin satu persatu mengenai anggaran Covid-19, tapi kan gak akan enak juga ujungnya. Pada prinsipnya ini masalah kemanusiaan kok. Jangan main-main bermain anggaran Covid-19 untuk nyari keuntungan. Makanya agar tidak ada kecurigaan publik buka informasi selebar-lebarnya ke masyarakat,” pintanya.

Masih disampaikan Yono, sebenarnya ia sendiri bukan tidak sepakat Pemda Karawang memperpanjang masa PSBB. Namun persoalannya, evaluasi dan dampak penerapan PSBB sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh pemda. “Sekarang jangan hanya bicara perpanjangan PSBB. Tapi sampai sejauh mana evaluasi penerapan PSBB sebelumnya. Sejajar gak dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Itu masyarakat menjerit loh,” tanya balik Yono.

“Saya akan bermain-main dan akan selalu berbicara keras mengenai persoalan ini. Karena ini persoalan kemanusiaan. Tolong catat ini sama temen-temen media, kalau saya niat jahat dan politis, saya bisa saja buka kebobrokan pemda. Saya punya akses ke Jaksaan Agung dan penegak hukum lainnya kok. Makanya saya bermaksud hanya sebatas memberikan peringatan sama pemda, ayo kia berbuat baik untuk Karawang,” pungkas Yono, sembari menegaskan jika surat resmi ke Bupati Karawang akan dilayangkan DPC PDI Perjuangan Karawang pada Jumat (22/5/2020). (red)