PSBB Karawang Gagal, GMKI Minta Pemda Perhatikan Beberapa Hal Ini

oleh -

BaskomNews.com – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama yang dilakukan Pemkab Karawang dinilai gagal. Kendati demikian, pemkab tetap memperpanjang masa PSBB hingga 29 Mei 2020.

Salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Karawang turut memberikan pandangan dan juga komentar terkait upaya Pemda Karawang yang memperpanjang masa PSBB.

“Yah, PSBB kemarin yang diberlakukan oleh Pemda Karawang, saya rasa masih banyak kekurangan dan gagal. Mungkin pemda juga mengakui kegagalan PSBB tersebut. Karena saya beragapan kegagalan tersebut akibat kurang siap pemerintah dalam membaca strategi upaya pemberlakuan PSBB dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat terkait PSBB tersebut,” ungkap Sepri Antoni, Ketua GMKI Cabang Karawang, melalui rilisnya kepada BaskomNews.com.

Ditambahkan Sepri, perpanjangan masa PSBB meruapakan hak pemerintah daerah. Namun demikian, GMKI berharap agar perpanjangan pelaksanaan masa PSBB ini tidak gagal seperti sebelumnya. “Kami ingin menawarkan saran yang mungkin bisa dipertimbangkan,” timpal Sepri.

Pertama, sambung Sepri, perlu ada tindakan tegas dalam menjaga protokol kesehatan. Karena masih terdapat masyarakat yang abai dalam mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya terdapat masyarakat yang ketika keluar rumah tidak mengunakan masker.

Kedua, pemerintah harus saling bersinergi. Karena Covid-19 merupakan masalah bersama. Oleh karenanya, dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan mengenai PSBB maupun penanganan masalah sosial akibat pandemi ini harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat. Sehingga setiap masukan saran dan kritik bisa menjadi acuan untuk perbaikan kinerja pemda, dan masyarakat juga merasa senang karena aspirasinya didengar.

Ketiga, perlu adanya perluasan sosialisasi, baik melalui baner, perlibatan komunitas maupun melalui media sosial dalam menyadarkan masyarakat tetang pentingnya mentaati protokol kesehatan di masa pandemi ini dan juga terkait aturan PSBB itu sendiri.

“Dalam penyaluran bantuan sosial yang di distribusikan perlu dilakukan secara cepat dan strategi yang dilakukan harus secara sistematis dan teroganisir. Sehingga tidak terjadi penumpukan massa yang dikwatirkan selain bisa terjadinya kegaduhan juga bisa menyebabkan virus covid-19 tersebut mudah tertular, karena tidak memperhatikan physical distancing,” papar Sepri, saat menjelaskan point ke 4 sarannya kepada pemda.

Yang terakhir, masih disampaikan Sepri, perlu adanya strategi yang dilakukan pemda agar masyarakat betah di rumah saat masa PSBB berlangsung. Karena PSBB sendiri merupakan upaya pembatasan aktivitas di luar rumah semisalnya dengan (melakukan pemberin fasilitas internet gratis atau konten belajar yang mudah diakses agar para pelajar bisa tetap melakukan proses belajar meski di dalam rumah.

“Atau berikan bibit tananaman alat lainya, (libatkan Dinas Pertanian) agar masyarakat melakukan kegiatan penanaman di rumah/alternatif pangan keluarga, seperti tanaman hidroponik,” pungkasnya. (red)