Karawang Jadi Terapkan PSBB, DPRD Jabar Minta Pemda Siapkan Logistik untuk Warga

oleh -

BaskomNews.com – Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor : 005/2353/Tapem yang ditandatangani langsung Sekda Karawang Acep Jamhuri per 30 April 2020, Kabupaten Karawang akhirnya akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Keseriusan keputusan PSBB ini akan langsung ditindaklanjuti Pemkab Karawang dengan cara menggelar ‘Apel Persiapan PSBB Kabupaten Karawang’ yang akan dilaksanakan pada Sabtu besok (2/5/2020), sekitar pukul 09.00 WIB di Plaza Pemkab Karawang.

Sejumlah OPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD hingga Camat se-Karawang diharuskan mengikuti Apel Persiapan PSBB ini.

Menyikapi persiapan PSBB ini, Sri Rahayu Agustina Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat  meminta Pemkab Karawang mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan logistik masyarakat Karawang selama PSBB berlangsung.

“Pro kontra sudah hal biasa pasti ada plus minusnya dalam menerapkan PSBB, yang pasti sudah dengan perhitungan yang matang dan yang terpenting Pemda Karawang sudah menyiapkan segala sesuatunya, dari anggaranya sampai logistik untuk masyarakat yang terdampak corona,” katanya kepada BaskomNews.com, Jumat (1/5/2020).

Sri Rahayu juga menjelaskan, PSBB yang dilakukan di Karawang hanya 18 kecamatan. Karena Karawang sendiri menjadi zona merah dengan data yang positif covid 19 sudah mencapai 119 pasien.

“Ibu Bupati mengatakan hanya 18 kecamatan yang akan diberlakukan PSBB. Dan di Jawa Barat yang akan melakukan PSBB bukan hanya Karawang, tetapi Kabupaten/kota  lainya, termasuk provinsi Jawa Barat sendiri,” katanya.

“Bagi masyarakat yang terkena dampak corona, namun belum bisa dibantu dari Provinsi Jawa Barat ataupun pemerintah pusat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” timpal Sri.

Dengan diterapkanya PSBB, sambung Sri, maka Kepolisian dan TNI di Kabupaten Karawang harus mengantisipasi dengan melonjaknya tingkat kriminalitas, serta peran aktif Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam upaya memutus rantai penyebaran corona.

“Ya Polres, Kodim harus lebih meningkatkan patroli ke desa-desa demi mengantisipasi adanya kriminalitas. Dan puskesmas-puskesmas harus siap siaga serta tim gugus tugas covid 19 harus mempersiapkan rapid tes. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke masyarakat melalui Kecamatan, Desa hingga  RT/RW,” pungkas politisi Partai Golkar ini. (red)