Alasan Bukan Tindak Pidana, Polres Sudah Tak Tangani Lagi Kasus Limbah Medis RS Lira Medika

oleh -
Limbah medis RS Lira Medika yang dibuang di TPS warga sudah dipasang garis polisi.

BaskomNews.com – Berdasarkan Surat Polres Karawang Nomor : B/1394/IV/2020/Reskrim kepada Dinas Lingkungam Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang tertanggal 3 April 2020, kasus pembuangan limbah medis RS Lira Medika Lamaran di TPS warga, kini sudah tak ditangani lagi penyidik Polres Karawang.

Berdasarkan surat Reskrim Polres Karawang ke DLHK tersebut menjelaskan, jika penanganan kasus limbah medis RS Lira Medika kini sudah dilimpahkan ke DLHK Karawang.

Dalam surat pelimpahan penanganan kasus yang ditandatangani langsung oleh Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro Kurniawan tersebut, pihak kepolisian menjelaskan, berdasarkan hasil proses penyelidikan yang sudah dilakukan perkara tersebut “bukan merupakan tindak pidana” perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Maka kami melimpahkan prosesnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keterangan ahli lingkungan hidup dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa RS Lira Medika memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpan Sementara (TPS) limbah B3 yang telah dikeluarkan olej Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” demikian keterangan AKP Bimantoro Kurniawan, melalui suratnya yang dikirim ke DLHK Karawang.

Dalam keterangan surat tersebut, Polres Karawang juga menjelaskan bahwa izin TPS limbah B3 berupa pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan RS Lira Medika dengan cara menyimpan sementara limbah B3 (medis) di tempat yang telah didesain sedemikian rupa sesuai peraturan yang berlaku sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak ketiga yang memiliki izin.

Kejadian terjadinya pencampuran limbah B3 medis dengan sampah domestik yang dihasilkan RS Lira Medika yang ditemukan di TKP menunjukan bahwa penghasil lalai dalam mengelola sesuai aturan atau izin yang telah diberikan dalam hal ini izin TPS limbah B3.

Pihak yang telah mengeluarkan izin TPS (Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan kepada RS Lira Medika dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

“Adapun kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014,” terang AKP Bimantoro Kurniawan, dalam surat pelimpahan kasus limbah medis RS Lira Medika ke DLHK Karawang.

Sementara, kendati AKP Bimantoro Kurniawan masih belum menjawab upaya konfirmasi BaskomNews.com atas kabar ini, namun Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan mengakui, jika saat ini perkara limbah medis RS Lira Medika sudah kembali ditangani dinasnya (tidak lagi ditangani Polres Karawang).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Wawan menjelaskan jika DLHK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana kepada RS Lira Medika. DLHK hanya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Dijelaskannya, kewenangan DLHK hanya berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin melalui proses persidangan. “Kami pastikan permasalahan ini akan diproses. Tapi karena situasinya seperti ini (pandemi covid-19), jadi kelanjutannya agak terhambat,” tutur Wawan, Selasa (28/4/2020).

“Namun yang pasti beberapa orang di LH termasuk saya juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres. Tapi berdasarkan surat tersebut, sekarang masalahnya sudah kembali kami tangani,” pungkas Wawan. (red)