Kabar Kenaikan Honor RT/RW Dinilai Politis, DPRD Ngaku Belum Membahasanya

oleh -
ilustrasi.

BaskomNews.com – Pasca digelarnya Rapat Kerja (Raker) Forum RW pada Sabtu (8/2/2020) kemarin, kini muncul kabar jika Pemkab Karawang akan menaikan honor RT/RW pada tahun anggaran 2020.

Kabar mengenai kenaikan honor RT/RW ini dinilai politis demi kepentingan calon incumbent di Pilkada Karawang 2020 mendatang. Terlebih, kabar kenaikan honor RT/RW ini juga disusupi klaim program pemkab mengenai pemberian 1 buah Handphone (HP) untuk masing-masing RW.

Padahal, program pmberian Hp untuk RW di Karawang tersebut ‘bukan’ merupakan program Pemkab Karawang. Melainkan program Pemprov Jawa Barat melalui aplikasi ‘Sapa Warga’ yang sempat diluncurkan langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada Jumat (6/12/2019), di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung.

Menyikapi kabar ini, salah seorang Ketua RW di wilayah perkotaan mengamininya. Menurutnya, kabar mengenai kenaikan honor RT/RW sudah ramai diperbincangan di pemerintahan desa. Termasuk, program pemberian 1 buah Hp untuk RW yang dimana setiap RW mengetahuinya bahwa program tersebut merupakan program Pemkab Karawang.

“Kalau di bawah sudah rame diperbincangkan. Mereka seneng katanya honor mau naik. Termasuk program setiap RW yang mau dikasih Hp. Mereka tahunya itu program pemkab. Tapi saya pribadi sudah tahu kalau itu program Pak Gubernur,” tutur salah seorang RW yang enggan disebutkan namanya, Minggu (9/2/2020).

Di kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPRD Karawang, Jajang Sulaeman mengaku belum tahu menau menau mengenai kabar kenaikan honor RT/RW tersebut. Karena ditegaskannya, di DPRD Karawang belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Ketika ada rencana tunjangan RT/RW dinaikan, sambung Jajang, maka seharusnya menjadi keputusan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Karena setiap anggaran yang digelontorkan harus mendapat persetujuan dari anggota dewan.

“Jadi tidak bisa diklaim sepihak oleh eksekutif. Intinya, kalau setiap ada program yang erat kaitannya dengan anggaran, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD,” tutur Jajang Sulaeman.

“Jadi mohon diluruskan, jika akan ada kenaikan honor RT/RW, maka harus atas dasar keputusan bersama (eksekutif dan legislatif). Jangan diklaim sepihak seperti itu. Karena khwatir ini akan jadi politis untuk kepentingan incumbent di Pilkada Karawang,” timpalnya.

Jajang juga meluruskan, jika program pemberian Hp untuk setiap RW di Karawang bukan merupakan program Bupati atau program Pemkab Karawang. Melainkan program Pemprov Jawa Barat yang sudah jauh-jauh hari dilucurkan.

“Yang kedua, alat komunikasi Hp yang diberikan untuk RW bukan dari bupati atau pemda. Akan tetapi diberikan langsung oleh Pemrov Jabar dan DPRD Jabar. Pemberian Hp untuk RW ini merupakan bantuan hibah Pemprov melalui program Sapa Warga Pak Gubernur,” terang Jajang.

“Ketiga, suasana politik Pilkada seperti ini saya berharap agar semuanya menempatkan jalur yang benar sesuai konstitusi. Jangan atas nama ini itu, kemudian memanfaatkan fasilitas negara sebagai pendukung kampanye Pilkada. Saya kira nanti masyarakat akan memasang telinga dan matanya untuk mengawasi semuanya,” tandas Jajang. (red)