Akhirnya Proyek Waterpark di Bekasi Disegel Sementara DLH Jabar

oleh -

BaskomNews.com – Akhirnya proyek pembangunan waterpark di Kp. Ciranggon RT 01/1 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi terpaksa ditutup sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Senin (27/1/2020).

Dugaan kuat penutupan proyek waterpark ini menyusul banyaknya keluhan dari para aktivis lingkungan Kabupaten Karawang yang kemudian melaporkannya ke Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari.

Saat dikonfirmasi BaskomNews.com, Wabup Jimmy mengaku sudah melaporkan proyek waterpark yang mengancam banjir tersebut ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sehingga dalam waktu dekat Gubernur akan menurunkan tim untuk mengecek langsung proses pembangunan waterpark yang berbatasan dengan wilayah Leuwisisir, Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang tersebut.

Benar saja, berdasarkan pantauan awak media di lokasi, petugas DLH Jabar terlihat sedang memasang garis segel proyek waterpark. Penyegelan proyek waterpark ini berbarengan dengan sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Karawang, bersama Dinas PUPR Karawang dan pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).

“Saat tiba di lokasi sudah ada Dinas Lingkungan Jawa Barat. Kami hanya menyaksikan lokasi tersebut disegel sementara oleh DLH Provinsi Jabar untuk menyelesaikan perizinannya,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPRD Karawang, Acep Suyatna, Senin (27/1/2020).

Ditambahkan Acep, pihak pengusaha waterpark mengklaim bahwa sepadan Sungai Cibeet yang dipasang tiang pancang merupakan tanah hak miliknya dengan bukti sertifikat. Namun ditegaskan Acep, DPRD Karawang akan tetap berpegang pada Peraturan Mentri SDA dan akan terus mengawal proyek waterpark, meskipun sudah disegel sementara DLH Jabar.

“Kami akan terus kawal, jangan sampai pembangunan waterpark itu justru berdampak negatif ke Karawang (banjir, red),” katanya.

Sementara ihak BBWS Citarum mengaku, jika pihaknya baru mendapatkan kabar pengarugan di sempadan Sungai Cibeet oleh proyek waterpark sekitar satu minggu lalu.

Setelah itu, BBWS langsung menurunkan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengecek langsung ke lokasi. Ternyata, setengah badan Sungai Cibeet sudah dalam kondisi pemancangan.

Tentunya saja hal ini merupakan pelanggaran. Meskipun pihak pengembang mengklaim sudah mempunyai izin berikut sertifikat tanah sampai dengan site fill. Namun sejak tahun 2019 lalu sampai 2020 ini, kondisi Sungai Cibeet sudah terjadi pengikisan.

“Hari ini rencananya pihak pengembang akan kita panggil ke BBWS Citarum untuk mengklarifikasi kaitan dokumen-dokumen yang diakui dimilikinya. Jika jelas melanggar, maka harus segera dibongkar,” tandas Angga, Kasie Operasi Pemeliharaan BBWS Citarum. (red)

BACA SEBELUMNYA : Ancam Banjir, Wabup Jimmy Laporkan Proyek Waterpark ke Gubernur Jabar