UMP Naik 8,51%, Buruh Harus Mengetahui Hal ini

oleh -

PADA 15 Oktober 2019, UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2020 naik sebesar 8,51% dari tahun sebelumnya. Kenaikan 8,51% dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Pasal 44 ayat 2 yaitu UMn = UMt + {UMt × (inflasit + % ∆ PDBt)}, UMn adalah upah minimum yang akan ditetapkan, UMt adalah upah minimum tahun berjalan, inflasit adalah inflasi (kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu) yang dihitung dari periode September tahun lalu hingga September tahun berjalan, dan ∆ PDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari Produk Domestik Bruto pada kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan Kuartal I dan II tahun berjalan.

Sehingga secara sistematis terdapat dua variabel yang mempengaruhi kenaikan UMP yaitu inflasi dan Produk Domestik Bruto. Data BPS (Badan Pusat Statistik ) menunjukan bahwa inflasi nasional tahun 2019 sebesar 3,39%, sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 5,12%. Jika dilakukan perhitungan rumus di atas akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 8,51%. Artinya, bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan rumus yang di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Meski begitu, baik pihak pengusaha maupun buruh sama-sama kurang puas dengan perhitungan kenaikan UMP 2020. Para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluh dengan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51%. Kenaikan tersebut dinilai memberatkan dunia usaha.

Terlebih kenaikan tersebut tanpa dibarengi kenaikan produktivitas, sebaliknya pihak buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan upah tersebut terlalu kecil, karena jika didasarkan pada survey 78 item harga kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Dewan Pengupahan Nasional, seharusnya kenaikan yang terjadi minimal 10-15%.

Di sini pemerintah meminta pihak pengusaha dan buruh untuk menerima keputusan tersebut. Terdapat alasan mengapa pemerintah menaikan upah yang tidak sesuai tuntutan para buruh. Menurut penelitian yang dilakukan bahwa kenaikan upah akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sementara harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif mahal dibanding harga input lain.

Hal ini mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja dengan input-input seperti modernisasi mesin, yang bisa menggantikan tenaga manusia untuk mempertahankan keuntungan. Kenaikan Upah juga akan mendorong perusahaan untuk menaikan. Harga barang produksi menaikan harga per unit produk, sehingga berdampak pada konsumen mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya.

Pengurangan jumlah produksi pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan . Jika kenaikan sebesar 10-15% tentu akan memberatkan dunia usaha kecil dan menengah, seperti yang telah terjadi menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat mencatat dalam 3 tahun terakhir 21 pabrik pindah dari Jawa Barat dan 143 pabrik tutup. Dari total 164 pabrik yang pindah dan tutup itu, 48% adalah perusahan garmen, 21% perusahaan tekstil dan sisanya perusahaan manufaktur.

Agar hal semacam itu tidak terjadi lagi ,semua pihak baik buruh, pengusaha dan pemerintah harus saling bekerja sama agar terjadi keberlangsungan usaha yang positif dan agar tidak berdampak pada relokasi pabrik, pengurangan tenaga kerja, dan kebangkrutan suatu usaha.***

 Penulis

Nurul Hidayanti

Mahasiswa Program Vokasi, Universitas Indonesia