60 Desa di Kabupaten Bekasi Belum Bebas dari Kawasan Kumuh

oleh -

BaskomNews.com – Sebanyak 60 desa di Kabupaten Bekasi dinyatakan kumuh. Sulitnya penyediaan air bersih hingga buruknya penanganan limbah komunal membuat daerah dengan upah minum kabupaten/kota terbesar ketiga ini di Jawa Barat ini belum terbebas dari kawasan kumuh.

Kondisi ini diperparah dengan penanganan yang tidak maksimal dari pemerintah setempat. Hingga kini, dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru dapat menangani daerah kumuh di 12 desa. Penanganan itu pun memerlukan waktu hingga tiga tahun.

“Jadi memang masalah kawasan kumuh ini sudah menjadi isu nasional, di mana seluruh daerah skala nasional belum dapat hilang dari kawasan kumuh yang menjadi perkotaan, termasuk di Kabupaten Bekasi. Memang perlu ada penanganan yang signifikan,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Nurwahyi, Kamis (5/12/2019).

Jumlah desa yang kumuh itu didapat berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan nomor 110/KPTS/2016.

Selain buruknya penyediaan air bersih dan lemahnya penanganan limbah komunal, indikator daerah itu dinyatakan kumuh yakni karakter bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, proteksi kebakaran, penanganan sampah dan ruang terbuka publik. “Sebanyak tujuh plus satu ini yang harus dibenahi untuk mengeluarkan daerah tersebut agar tidak disebut kumuh,” ucap dia.

Nurwahyi menyatakan, sebenarnya Pemkab Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas wilayah kumuh. Hanya saja, keterbatasan anggaran membuat penanganan daerah kumuh tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.

Salah satu upaya yang dilakukan, kata dia, melalui kebijakan Bupati Bekasi melakukan replikasi program dari Kemen-PUPR yakni Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) menjadi Bersih Sejahtera dan Berkah (Berseka).

Melalui program tersebut, Bupati bakal mengeluarkan surat keputusan dengan merunut pada SK Cipta Karya tentang desa kumuh yang berisi penanganan desa menjadi sehat. Hanya saja, lanjut dia, upaya tersebut memerlukan waktu.

Soalnya, pemberantasan wilayah kumuh dibutuhkan penanganan secara keseluruhan, baik dari infrastruktur, kesehatan hingga sosial kemasyarakatan. “Memang untuk penghilangan kawasan kumuh butuh waktu, dan saat ini kami sedang melakukan pengkajian untuk menetapkan kawasan kumuh melalui SK Bupati Bekasi,” ujarnya.

Setelah penanganan pada 12 desa sebelumnya, program Kotaku dan Berseka ini rencananya bakal diterapkan di sembilan desa lainnya di empat kecamatan yakni Tambun Selatan (2 desa), Cikarang Utara (4 desa), Cikarang Pusat (2 desa) dan Cikarang Selatan (1 desa).

Program tersebut rencananya akan mulai digulirkan tahun depan sesuai dengan revisi peraturan daerah tentang Rencana Peningkatan dan Pencegahan Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan.

“Diharapkan ini akan ditindaklanjuti lebih jauh, karena berdasarkan peraturan daerahnya, kawasan kumuh ini dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait. Kami juga aka dorong kepala desa serta RT dan RW. Pentingnya juga penanganan kumuh ini agar tidak sebatas seremoni namun program berkesinambungan,” ucap dia. (PR)