42 Ribu Lebih Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan

oleh -

BaskomNews.com – Kantor Bea Cukai Purwakarta memusnakan 42.112 batang rokok dan 2.650 mililiter cairan rokok elektrik ilegal dari hasil penindakan selama kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir. Potensi peredaran rokok ilegal dinilai masih besar.

“Total nilai barang hasil penindakan cukai tersebut sebesar Rp 42.964.600 dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 17.351.440,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Guntur Cahyo Purnomo, di halaman kantor Bea Cukai Purwakarta, Kamis (5/12/2019).

Guntur menyebutkan barang sitaan tersebut dikumpulkan sejak April 2018 hingga Juli 2019 dari tiga daerah yang menjadi wilayah tugas mereka yakni Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Jumlah penindakan selama periode tersebut sebanyak 29 kali.

Pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan ketentuan Undang-undang 39/2007 tentang cukai di wilayah pengawasan yang meliputi ketiga daerah tersebut. Pencapaian juga itu diakui sebagai hasil kerja sama dengan para pemangku kebijakan lainnya.

“Di antaranya dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol Pamong Praja,” ujar Guntur.

Barang yang termasuk Hasil Tembakau (HT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Sehingga, barang tersebut ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Barang tersebut kemudian dimusnahkan berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta Nomor: S-26/MK 6/WKN 08/KNL.04/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta.

“Pelaksanaan pemusnahan BMN hasil tembakau dan hasil pengolahan tembakau lainnya dilakukan dengan cara dibakar kemudian ditimbun dalam tanah disaksikan para tamu undangan dari pejabat instansi terkait,” tutur Guntur.

Sementara itu, pengendalian rokok ilegal baik rokok konvensional maupun elektrik belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Program tersebut juga masih dilakukan secara parsial dengan Kantor Bea Cukai setempat.

Hal itu diakui Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Wita Gusrianita. “Terkait pengawasan tersebut harus koordinasi dulu dengan Bea Cukai, karena mereka mempunyai kewenangan juga. (Selama ini) belum sempat karena kami masih fokus pada pengawasan Bapokting (bahan pokok tinggi),” katanya.

Pemerintah daerah setempat juga berencana mengatur penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah. Namun, pelaksanaan aturan tersebut belum dimulai hingga saat ini.

“Perda KTR-nya juga baru keluar ditetapkan akhir November¬† 2019. Jadi, kami baru akan menyosialisasikannya kepada masyarakat,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, M. Zubaedi. (PR)