SK UMK Jabar Akhirnya Ditetapkan, Berlaku 1 Januari 2020

oleh -
Ridwan Kamil.

BaskomNews.com – Akhirnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) melalui SK No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019. Kepgub ini mengugurkan Surat Edaran yang sebelumnya menjadi dasar hukum UMK 2020.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Eni Rohyani menegaskan total ada sembilan poin penting dalam Kepgub UMK 2020. Poin-poin tersebut berisi keberpihakan pemperintah terhadap seluruh komponen masyarakat, baik pengusaha, pekerja di berbagai sektor.

“(Pada salah satu poinnya) terdapat penekanan pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Jabar,” kata Eni, dilansir dari detikcom, Senin (2/12/2019).

Menurutnya besaran UMK yang tercantum dalam Kepgub mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Besarannya pun masih sama dengan yang sebelumnya tercantum dalam surat edaran gubernur Jabar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ade Afriandi menegaskan semua UMK sudah sesuai pertimbangan Dewan Pengupahan. Sehingga, saat ini diputuskan dasar hukum UMK 2020 yaitu berupa surat edaran.

“Semua tuntutan (serikat) juga masuk bahasan dalam pleno, dan akhirnya Dewan Pengupahan mengacu pada rekomendasi bupati/wali kota menggunakan acuan surat edaran menteri (ketenagakerjaan),” kata Ade, Jumat (22/11).

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (red)