Bidan dan Dokter PTT Karawang di PHP Pemda Lagi

oleh -

BaskomNews.com – Bidan dan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Karawang yang tergabung dalam FORBIDOK (Forum Bidan dan Dokter) kembali mendapatkan janji palsu dari Pemkab Karawang, soal perjuangan mereka tentang tunjangan gaji dan gaji 13 yang tak pernah dibayarkan sejak 2015.

Padahal kedua tuntutan mereka tersebut sudah tertuang dalam Perbub Nomor 9 Tahun 2014. Namun faktanya FORBIDOK kembali mendapatkan PHP (Pemberi Harapan Palsu) dari Pemkab Karaeang.

Untuk diketahui, pada Kamis lalu (14/11/2019), FORBIDOK kembali melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Karawang yang dihadiri langsung oleh Kepala BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah. Berdasarkan hasil audiensinya, FORBIDOK kembali mendapatkan kekecewaan. Karena tuntutan mereka belum bisa dipenuhi pemkab.

Ketua Umum FORBIDOK Karawang, dr. Oma Sutisna mengatakan, sejak Juli 2019 yang lalu telah diungkap jika Perbub Nomor 9 Tahun 2014 tersebut sama sekali belum pernah direalisasikan oleh Pemkab Karawang melalui Dinas Kesehatan Karawang. “Miris bukan. Regulasi yang dibuat justru sama sekali tidak dilaksanakan alias ditabrak, tak jelas apa penyebabnya,” tutur dr. Oma Sutisna, melalui rilisnya kepada BaskomNews.com, Rabu (20/11/2019).

Sejak momentum deklarasi dan diskusi publik pada 9 Juli 2019, sebetulnya Plt. Kepala Dinas Kesehatan Karawang, dr. Nurdin, perwakilan pengurus FORBIDOK dan telah menemui Sekda Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri dan telah mendapatkan persetujuan untuk segera direalisasikan pada awal November 2019. Namun hingga kini, harapan tersebut jauh panggang dari api.

“Semestinya, DPRD Karawangpun yang memahami anggaran daerah sesegera memastikan agar tuntutan kami segera direalisasikan. Menurut kami saatnyalah keberpihakan harus ditunjukkan. Hal tersebut harus diberikan. Karena hak yang telah diatur melalui regulasi yang ada,” kata dr. Oma.

Atas tuntutan FORBIDOK yang tidak pernah terealisasi ini, dr. Oma mengaku jika pihaknya mensinyallir tidak adanya ruang koordinasi menyeluruh tentang evaluasi dan keberadaan jumlah pegawai daerah yang dipekerjakan oleh Pemkab Karawang, mulai dari DPRD, Dinas Kesehatan, serta Pemda melalui BKPSDM-nya.

“Sebut saja, data base bidan dan dokter berlabel PTT. Pada bulan Juli 2019 yang lalu, sempat diakui oleh BKPSDM sama sekali tidak mengenal dan memilki data base keberadaan pegawainya, utamanya bidan dan dokter berlabel PTT. Hal ini menyangkut, jumlah by name dan by addres-nya,” terang dr. Oma.

“139 bidan PTT dan 34 dokter PTT sama sekali tidak pernah disinggung akan kepastian kerjanya. Seperti apa masa kerjanya saat ini, hak normatif yang diterima, dan apalagi jika kaitannya dengan rekuritmen CPNS yang berjalan setiap tahunnya yang berbanding lurus dengan angka PNS (di Indonesia rata-rata 100 ribu orang setiap tahunnya) yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Serta kebutuhan ANJAB dan ABK-nya. Un publishing! Tiadanya keterbukaan informasi publik selama ini,” papar dr. Oma.

Di tahun 2019 ini, Kementrian Komunikasi & Informasi merilis pengumuman Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Nomor /1069/M.SM.01.00/2019, tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 28 Oktober 2019. Pemerintah telah membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 pada 11 November 2019 yang lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengemukakan, pada tahun 2019 ini Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian Instansi Pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 K/L dan Instansi Daerah 114.861 formasi pada 462 Pemerintah Daerah. “Ada dua jenis formasi yang dibuka pada penerimaan CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus,” terangnya.

Formasi khusus menurut Kepala BKN itu, meliputi cumlaude, diaspora dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat. Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional dan teknis lainnya.

Tiga besar formasi pada penerimaan CPNS kali ini adalah guru (63.324 formasi), tenaga kesehatan (31.756 formasi), dan teknis fungsional (23.660 formasi). “Namun, data dan informasi tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan angka tenaga kesehatan bidan dan dokter PTT Karawang yang sudah lebih dahulu mengabdi dan memiliki masa kerja selama ini,” terang dr. Oma kembali.

Hak Kepastian Kerja
Bagi FORBIDOK Karawang, sambung dr. Oma, meski kini telah mengantongi Surat Rekomendasi Bupati Karawang bernomor : 800/5021/Dinkes/2019 untuk disampaikan kepada Kementrian PAN dan RB, agar sejumlah bidan dan dokter yang tergabung di dalam FORBIDOK saat ini memeroleh hak untuk diberikan kebijakan khusus menjadi CPNS, namun hal tersebut kurang dibarengi keseriusan oleh seluruh perangkat daerah yang ada.

Sepanjang republik ini berdiri, mungkin hanya di jamannya Bung Karno saja, bahwa pegawai tidak tetap negara, maksimal berumur satu tahun saja dan kemudian diangkat menjadi pegwai tetap negara yang diatur dalam PP No. 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri tetap. Di jaman SBY, keluarnya PP 48 Tahun 2005, dan PP No. 56 Tahunn 2012, untuk mengangkat pegawai negeri sipil dari K1 dan K2 juga melalui sebuah kebijakan yang dipaksa untuk dikeluarkan melalui jalan demosntrasi yang dipelopori oleh guru honorer seIndonesia.

Begitupun FORBIDES Indonesia yang menyeret Guru GGD, dan Tenaga Penyuluh Pertanian Bantu, dengan total keseluruhannya mencapai kurang lebih 55 ribu orang menjadi PNS. Yang diciptakan pertama kalinya, akibat kebuntuan jalan dialogis menggelar jalan panjang demonstrasi bidan desa berkali-kali mengepung Istana Negara.

“Apakah sejumlah PTT daerah perlu mengambil langkah perlawanan terbuka dan mendatangi Istana Negara kembali?. Hal ini akan menunjukkan banyak sinyalemen dan indikator merata. Misalkan saja Kabupaten Karawang, jika hal ini sampai terjadi, maka satu hal yang pasti ditunjukkan oleh keadaan tersebut adalah sebuah kontradiksi daerah dan pusat yang manifes. Ketidakseriusan perangkat BKPSDM-nya yang dikawal oleh DPRD kabupaten Karawang tidak mampu berdialog dan memecahkan solusi, bahwa sejak UU No. 5 Tahun 2014 disyahkan, dengan kedua peraturan pelaksananya (PP No. 11/2017, dan PP 49/2018), Republik Indonesia, sudah tidak mengenal pegawai tidak tetap lagi. Alias keberadaan penyelenggaraan pegawai berlabel PTT adalah ilegal,” terangnya.

“Maka seluruh yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan gaji dan lain sebagainya adalah mall praktek, dan de facto adalah bentuk penyelewengan kewenangan. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” timpal dr. Oma.

Oleh karenanya, FORBIDOK Kabupaten Karawang menyerukan kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Karawang, agar sesegera menjadi bagian atas solusi strategis pembenahan sumber daya manusia dari infrastruktur kesehatan yang menjadi ketahanan nasional strategis di bidang kesehatan.

“Sebab rakyat membutuhkan bidan dokter. Untuk membahas kebutuhan tenaga kesehatan, selain Pendidikan, melalui kepastian data base, ANJAB dan ABK, serta angka pensiun PNS, di tahun yang berjalan kepada Kemenpan dan RB, Kemendagri, Kemenkes RI, dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” pungkas dr. Oma. (red)