DPRD Jabar Minta Gubernur Segera Bentuk Tim Atasi Pencemaran Barugbug 

oleh -198 views
Rahmat Hidayat Djati.

BaskomNews.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati meminta Gubernur Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat turun tangan menangani persoalan pencemaran Bendungan Barugbug di Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Diduga, bendungan yang mengairi lahan pesawahan seluas kurang lebih 2.926 Ha membentang antara Kecamatan Jatisari, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, tercemar oleh limbah industri yang berasal dari hulu sungai Cilamaya ini sudah lama tidak mendapat penanganan.

“Atas keluhan masyarakat, kami sudah langsung meninjau lokasi dimana saat ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, selain bau juga warna air sungai hitam pekat,” tutur Rahmat Hidayat Djati , Selasa (10/9/2019).

Lebih lanjut Rahmat Toleng mengatakan, kondisi seperti ini terjadi setiap tahun saat kemarau tiba. Namun pemeritah daerah melalui DLHK hanya mampu melakukan uji tingkat pencemaran lingkungan Bendungan Barugbug Kecamatan Jatisari dan sungai di Kecamatan Cilamaya Wetan, sementara tidak pernah ada solusi.

“Aliran diduga limbah industri ini dialiri limbah dari perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Oleh karenanya pemerintah provinsi harus turun tangan memberikan perlindungan dari ancaman nyata limbah. Apalagi saat ini sudah mulai berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat,” katanya.

Masih dikatakan Rahmat, bukan hanya Pemprov Jabar yang harus memberi perlindungan. Pihaknya juga meminta  Pemerintah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama untuk melakukan tindakan tegas, tidak tutup mata terhadap pencemaran lingkungan ini.

“Jika memang terbukti sumber pencemaran limbah itu dari industri di Subang dan di Purwakarta, saya berharap Gubernur Jawa barat, beserta kepala daerah untuk berani menindak tegas. Jangan lambat begini,” sindirnya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan disebutkan dalam Pasal 69 poin 1, bahwa Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional di lingkungan Badan.

PPLH tersebut merupakan kepanjang tangan pemerintah provinsi yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Hal ini belum bisa dilakukan selama Gubernur belum ada tindakan langsung dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk bertindak. Pantas saja sudah bertahun tahun tidak ada tindakkan yang nyata,” pungkasnya.(iql)

BACA SEBELUMNYA : Spanduk ‘Tolak Pencemaran Barugbug’ Dibentangkan di Depan Kantor Bupati Karawang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *