Sempat Disentil Dasim, Ini Full Bus yang Kenapa Bisa Beroperasi di Komplek Gedung Pemda II, Ternyata?

Keberadaan full bus di sekitar komplek gedung Pemda II ini diduga belum mengantongi izin.

BaskomNews.com – Dalam pernyataanya untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan Cellica-Jimmy yang dianggap ‘Lost Control’ terhadap pengelolaan tata ruang, mantan Bupati Karawang, Dadang S Muchtar (Dasim) sempat menyindir dan mempertanyakan mengapa bisa ada full bus Fajar beroperasi di sekitar gedung Pemda II, tepatnya di Jalan Siliwangi Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur.

Pasalnya ditegaskan Dasim, keberadaan full bus tersebut tentu akan mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalur kompleks Pemda II dan Pemda I, sehingga mengganggu aktivitas pemerintahan.

BACA SEBELUMNYA : Kritik Dasim untuk Cellica-Jimmy, “Pemerintahan Lost Control, Sawah Teknis Habis untuk Perumahan-Hotel”

Saat ditelusuri oleh tim redaksi BaskomNews.com, ternyata keberadaan full bus tersebut diduga belum memiliki izin. Bahkan diduga dua proyek di sekitaran komplek Pemda II yang belum mengantongi izin, yaitu proyek pembangunan sekolah dan PO Bus.

Persoalan ini dibenarkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) DPMPTSP Kabupaten Karawang, Asep Suryana yang menegaskan, bahwa keberadaan dua proyek tersebut belum memiliki izin. “Saat dicek dalam system (sistem perizinan, red), proyek tersebut tidak ada, berarti belum memiliki izin,” kata Asep Suryana, saat dikonfirmasi BaskomNews.com di kantornya, Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut Asep Suryana mengatakan, dirinya juga sudah mengecek langsung ke lapangan bahwa di lokasi proyek akan dibangun sekolah dan PO Bus. Dari dasar tersebut pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP Karawang untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

“Pagi tadi saya juga sudah melakukan kroscek ke lapangan. Sementara kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP melalui pesan Whatsapp, untuk selanjutnya disusul dengan surat resmi yang akan kita buat dan dikirim ke Pol PP,” katanya.

Jika keberadaan full bus ini mendapatkan izin dari DPMPTSP Karawang, diprediksi akan mengundang kemacetan dan menganggu aktivitas pemerintahan Karawang.

Si tempat berbeda, Kasi Pembinaan Pengawasan Perundang-undangan Daerah Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Munawar juga membenarkan, terkait proyek sekolah di Jalan Siliwangi itu memang belum memiliki izin. Atas perintah Satpol PP dan Kabid, dirinya juga mengaku sudah melakukan cek ke lapangan dan melayangkan surat kepada pemilik proyek.

“Atas perintah pak kasat kemudian pak kabid, kami sudah turun ke lapangan untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Kemudian kami juga sudah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik tanah tersebut untuk dimintai keterangan. Namun surat kami itu ditolak, karena orang yang punya tanah tersebut ternyata namanya Pak Wahyu tengah menunaikan ibadah haji sekarang. Untuk selanjutnya setelah beliau pulang baru kita akan layangkan surat pemanggilan kembali,” timpalnya.

Adapun terkait proyek pembuatan PO Bus yang juga masih ada di Jalan Siliwangi, Satpol PP belum mengetahuinya, karena alas an belum ada tembusan informasi dari DPMPTSP. Namun atas informasi awak media, Satpol PP akan aegera mempertanyakannya kepada DPMPTSP.

“Kalau proyek pembuatan PO Bus kita belum tahu, karena kita belum terima laporan dari DPMPTSP. Namun nanti kita akan segera koordinasi dengan DPMPTSP Karawang untuk menanyakan hal tersebut,” pungkas Munawar. (iql)

SHARE