Alasan Tidak Cukup Alat Bukti, Engkus Kusnaya Lolos dari Jeratan Pidana Pemilu

oleh -
Dinyatakan tidak cukup alat bukti, Engkus Kusnaya lolos dari jeratan pidana pemilu.

BaskomNews.com – Untuk kali kedua, dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Karawang lolos dari jeratan Bawaslu Karawang.

Sebelumnya pada Februari 2019 lalu, Bawaslu Karawang sempat menangani kasus Caleg DPR RI Dapil 7 Jabar dari Partai NasDem Saan Mustofa yang melakukan ‘pertemuan terselubung’ dengan 20 Panwascam.

Berdasarkan hasil proses pemeriksaan oleh Bawaslu Karawang, Saan Mustofa sendiri lolos dari jeratan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sementara 4 orang Panwascam yang diduga merupakan otak inisiator pertemuan diberhentikan sementara, dan 16 Panwascam lain diberikan surat teguran keras.

BACA SEBELUMNYA : 4 Panwas Diberhentikan Sementara, 16 Teguran Keras, Saan Mustofa ‘Gak Diapa-apain’

Kali ini, putusan yang tidak jauh berbeda dikeluarkan Bawaslu Karawang, saat menangani kasus dugaan praktek jual beli suara yang dilakukan Caleg DPR RI Dapil 7 Jabar dari Partai Perindo Budi Santoso alias H. Engkus Kusnaya, yang melibatkan 12 PPK dan 1 orang oknum Komisioner KPU Karawang.

Meski dalam pemeriksaannya Engkus Kusnaya mengaku memberikan sejumlah uang kepada oknum PPK dan oknum Komisioner KPU dan memberikan bukti foto copy transfer uang, screenshot percakapan Whatsapp dan rekaman pembicaraan Whatsapp, namun Bawaslu Karawang telah memutuskan, jika perkara kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut tidak bisa diteruskan ke tingkat lebih lanjut, dengan alasan tidak cukup alat bukti. Hal ini berdasarkan surat nomor temuan 05/TM/PL/KAB.KARAWANG/13.19/VI/2019 Bawaslu Karawang.

BACA SEBELUMNYA : EK : Saya Gak Ngejar Suara, Tapi…?

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri mengatakan, bahwa hasil rapat Gakkumdu, perkara tersebut tidak bisa diteruskan lantaran belum cukup alat bukti.

“Dari rapat sentra Gakkumdu tersebut menilai bahwa perkara ini tidak bisa diteruskan karena barang buktinya belum mencukupi,” katanya, kepada BaskomNews.com, Jumat (12/72019).

Terlebih, lanjut Roni, alat bukti yang diserahkan Engkus Kusnaya ke Bawaslu Karawang hanya berupa fotocopy transfer, screenshot percakapan WA, dan rekaman pembicaraan WA.

Pihaknya sempat meminta bukti-bukti real transfer transaksi dan foto saat proses klarifikasi Engkus Kusnaya, agar menjadi alat bukti yang sah untuk proses lebih lanjut.

Namun lanjut Roni, ketika Bawaslu Karawang meminta bukti tersebut kepada Engkus Kusnaya, 12 PPK dan 1 Komisioner KPU, malah tidak mengetahuinya.

“Bisa disebut bukti resmi itu yang sah itu harus ada rekening koran dari Bank, bahwa benar transaksi ini terjadi gitu kan. Terus foto, ketika dipertanyakan tidak tahu siapa yang memotretnya, kemudian siapa yang mengirimnya ke grup WA PPK,” ujarnya.

BACA SEBELUMNYA : Diperiksa Bawaslu, EK ‘Blak-blakan’ Dipinta 750 Juta oleh AM

Menurut Roni, dari awal Bawaslu Karawang terus mendalami kasus yang merusak citra demokrasi itu. Tetapi lagi-lagi, bukti yang didapatnya tidak bisa diteruskan ke ranah pelanggaran pidana pemilu.

Atas perkara kasus ini, Roni mengakui, untuk 12 PPK dan 1 oknum Komisioner KPU Karawang mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 54, yaitu dimana mereka diduga telah melakukan ‘pelanggaran kode etik’ pemilu. Sehingga nama 12 PPK dan 1 oknum Komisioner KPU akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara untuk H. Engkus Kusnaya dikenakan pasal 523 tentang politik uang dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta. Namun karena dianggap tidak cukup bukti, akhirnya kasus ini tidak diteruskan alias dihentikan.(zay)

BACA SEBELUMNYA : EK Maupun PPK yang Terlibat Jual Beli Suara Terancam Pidana 7 Tahun Penjara