MPKT Endus Kursi Ketua Karang Taruna Dipolitisir Mantan Caleg Demokrat, Diarahkan Kepentingan Politik 2020

D, Sutedjo Ms

BaskomNews.com – Majlis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kabupaten Karawang, D. Sutedjo Ms mengendus adanya dugaan politisasi yang dilakukan ‘mantan caleg Partai Demokrat’ untuk memuluskan langkahnya menuju Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang meggantikan posisi yang kini dijabat oleh Oma Miharja.

“Saya melihat surat ini seolah-olah ini kan tahun politik di Kabupaten Karawang, ada indikasi penggiringan politik kalau seperti ini. Saya juga sudah mencium bahwa untuk pergantian Ketua Karang taruna ada indikasi dari partai penguasa ini, itu kan kurang logis,” katanya, kepada BaskomNews.com, Kamis (11/7/2019).

Ia pun menduga bahwa rapat konsolidasi Karang Taruna Kabupaten Karawang yang dihelat hari ini bertempat di lantai 2 ruang rapat Bupati terkesan ada pembahasan politik menuju Pilkada 2020. Karena sebagai MPKT Karawang, sampai detik ini pun ia tidak menerima undangan resmi rapat tersebut.

“Untuk pergantian Karang Taruna seolah-olah Bupati menggiring ke arah politik, karena Karawang ini kan 2020 akan terjadi pemilihan Bupati. Saya sudah mencium ini bahwa politik Karang Taruna diarahkan untuk pemilihan Bupati,” timpal D. Sutedjo.

Terlebih, ia mengungkap bahwa semalam mendapat kabar dari para Ketua Karang Taruna Kecamatan yang membocorkan bahwa calon Ketua Karang Taruna Karawang ke depan itu adalah mantan caleg Demokrat yang tidak lolos Pileg 2019.

“Semalam ada beberapa Ketua Karang Taruna Kecamatan yang nelpon ke saya bahwa ada yang difigurkan sama Bupati Karawang, yaitu mantan caleg yang kalah di Demokrat untuk menjadi Ketua Karang Taruna,” cetusnya.

D. Sutedjo pun mengingatkan kepada semua pengurus Karawang Taruna, bahwa Karang Taruna ini bukan alat kendaraan partai politik. Melainkan suatu organisasi perkumpulan para pemuda Kabupaten Karawang.

“Walaupun mau ada kepentingan politik, Karang Taruna jangan dipakai ajang partai politik. Karang Taruna itu organisasi anak muda yang di SK-kan pemerintah setempat, tapi bukan milik yang mengSK-kan,” pungkasnya. (zay)

 

 

SHARE