Evaluasi PPDB Online dan Perda DTA, Komisi IV Panggil Disdik Ajak Rapat

Komisi IV DPRD Karawang menggelar rapat dengan Disdsik, Kemenag dan perwakilan mahasiswa untuk membahas evaluasi pelaksanaan PPDB Online dan realisasi Perda DTA.

BaskomNews.com – Komisi IV DPRD Karawang melakukan rapat bersama Kemenag, Kabag hukum, Dinas Pendidikan dan perwakilan mahasiswa untuk membahas terkait pasca PPDB Online, serta persoalan kurang diminatinya kebijakan ijazah DTA yang diterapkan di dalam Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang DTA.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Endang Sodikin, implememtasi Perda DTA saat ini sangat minim, peserta didik di Karawang yang sudah mendapatkan izajah DTA hanya 33%. Itu artinya, minat peserta didik terhadap perda tersebut masih sangat kurang dan perlu penangan serius.

“Rapat membahas terkait penangan menyikapi animo masyarakat yang kurang berminat terjadap perda DTA. Tercatat sebanyak 33% peserta didik yang mempumyai izajah DTA. Nilai tersebut sangat minim, sehingga perlu ditangani dengan khusus agar perda DTA ini tetap eksis,” tuturnya kepada awak media, Senin (8/7/2019).

Lebih lanjut Endang mengatakan, tidak relevan-nya Perda dengan Permendikbud saat ini juga menjadi bahan rapat koordinasi yang dilakukan.

“Dasar terpenting dari rapat ini ada dua poin, yakni memperkuat dan revisi Perda Nomor 7 tahun 2011. Karena dalam Perda belum mencantumkan Perda lama Nomor 8 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Sedangkan sekarang pemda menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Intinya dari segi regulasi ini ada konsederan-konsederan yang tidak relevan lagi, dan hal ini menjadi semangat kita untuk segera melakukan revisi,” ungkapnya.

Masih dikatakan Endang Sodikin, terkait langkah yang akan dilakukan dalam mendukung Perda DTA, Disdik akan berkomunikasi dengan Kemenag untuk melakukan konsultasi dengan Kementrian Pendidikan, agar bisa dilakukan revisi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 terkait PPDB.

“Langkah kami bersama Disdik yang selalu berkomunikasi untuk merencanakan konsultasi dengan Kemendikbud, terkait rencana revisi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Terlepas nanti kami DPRD yang akan melakukan konsutasi sendiri, tapi tidak terlepas dari hasil rapat koordinasi dengan mereka hari ini,” pungkas Endang Sodikin. (iql)

SHARE