Sampah Jalupang akan Dikelola Investor Asing, Katanya Bisa Hemat APBD 30 Miliar/Tahun

Rosmalia Dewi, Sekretaris DLHK Karawang.

BaskomNews.com – Pemkab Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang akan menyerahkan pengelolaan sampah di TPA Jalupang kepada PT. Organics Bali.

Kerja sama dengan pihak ketiga yang disebut-sebut merupakan investor asing ini diklaim akan menghemat APBD sebesar Rp 30 miliar per tahun, yang selama ini digunakan DLHK untuk mengangkut sampah Karawang sebanyak 900 ton lebih setiap harinya.

Pasalnya, PT. Organics Bali ini akan mengelola sampah Jalupang tanpa menggunakan APBD sepeser pun. Nantinya, sampah Jalupang akan ‘disulap’ menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atas bahan bakar yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, sebagai pengganti atau campuran bahan bakar industri yang selama ini menggunakan batu bara.

Sekretaris DLHK Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, kerja sama pengelolaan sampah Jalupang dengan pihak ketiga ini tanpa menggunakan APBD. Pihaknya menyambut kerja sama ini, karena alasan selama ini banyak investor yang menawarkan kerja sama pengelolaan sampah Jalupang, namun masih berharap ada anggaran dari APBD.

“Ini pertama kalinya, makanya kita menyambut dengan baik tawaran dari pihak ketiga ini,” tutur Rosmalia Dewi, kepada BaskomNews.com.

Dijelaskan Rosmalia, selama ini DLHK harus menganggarkan sekitar Rp 30 miliar pertahun untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di masyarakat ke TPA Jalupang.

“30 miliar itu baru untuk pengangkutan sampahnya saja, belum pengelolaanya. Dan persoalan sampah ini akan menjadi bom waktu, karena sampah di Jalupang terus dibiarkan menumpuk tanpa adanya solusi pengelolaan. Makanya dengan kerja sama pihak ketiga ini diharapkan menjadi solusi persoalan sampah di Karawang,” terang Rosmalia.

Ditambahkan Rosmalia, saat ini kerja sama pengelolaan sampah dengan PT. Organics Bali ini sudah memasuki tahap kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena di lokasi (TPA Jalupang), nantinya akan dibangun tempat pengelolaan sampah oleh perusahaan. Sementara Memorandum of Understanding (MoU) sudah dilakukan antara kedua belah pihak.

“Yang perlu kita tegaskan adalah bahwa mereka sudah tidak bisa membangun tempat pengelolaan sampah di luar sekitar Jalupang. Karena di sekitarnya sudah masuk LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),” terang Rosmalia kembali.

Disinggung mengenai profit atau keuntungan bagi Pemkab Karawang mengenai kerja sama pengelolaan sampah Jalupang dengan PT. Organics Bali ini, Rosmalia mengakui, jika keuntungan secara materi belum ada. Yaitu dimana Pemkab Karawang baru mampu meringankan beban atau menghemat biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah yang nilainya mencapai 30 miliar per tahun.

“Keuntungan secara materi belum ada. Tapi ini kita sudah bersyukur banget, karena mereka mau mengelola sampah tanpa menggunakan APBD sepeser pun. Dari pada nantinya sampah di Jalupang terus menggunung tanpa adanya solusi pengelolaan?. Sementara setiap harinya jumlah sampah yang menumpuk terus bertambah,” katanya.

Meskipun DLHK tidak terlibat dalam market atau pemasaran RDF hasil dari pengelolaan sampahnya, namun Rosmalia menjelaskan, hasil RDF-nya nanti akan dijual ke beberapa industri di Karawang maupun luar Karawang. Dengan RDF ini, diharapkan mampu mengurangi tingkat polusi industri terhadap lingkungan. Karena bahan bakar RDF lebih ramah dari pada batu bara.

“Kalau soal market hasil pengelolaan sampah itu urusan mereka, kita tidak terlibat di dalamnya. Apalagi ini masih gambaran, karena belum tentu mereka dapat untung besar juga dari RDF. Yang pasti kepentingan kita bagaimana sampah di Jalupang tidak dibiarkan terus menumpuk tanpa adanya pengelolaan,” pungkas Rosmalia.(red)

SHARE