THR Perusahaan Bermasalah, Silahkan Mengadu ke Sini?

Ilustrasi.

BaskomNews.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019.

Pembentukan Posko Satgas ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Tunjangan Hari Raya merupakan sebuah bentuk pemerataan ekonomi dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menopang seluruh kenaikan harga bahan pokok selama periode hari raya,” kata Kepala Disnakertrans Jabar, Mochamad Ade Afriandi, di Bandung, Jumat (18/5/2019) sore.

Menurutnya, ada hal-hal yang harus dipahami oleh seluruh perusahaan dan pekerja. Pertama, sifat THR dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari yang awalnya bersifat rekomendatif sekarang telah bersifat wajib.

Karena sifat pemberian THR adalah wajib, maka bagi yang tidak memberikannya akan ada sanksinya sesuai dengan yang diatur dalam Permenaker No. 20 tahun 2016.

Sanksi administratif dalam ketentuan tersebut disesuaikan dengan sanksi-sanksi lain yang terkandung dalam PP 78/2015. Artinya, perusahaan dapat dibekukan kegiatan usahanya apabila dengan sengaja tidak memberikan THR kepada para pekerjanya.

“Karena sifatnya wajib serta terancam sanksi, maka penegakan hukum atas pemberian THR ini akan diawasi langsung oleh para Pengawas Ketenagakerjaan, melalui 5 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Disnakertrans Jabar yang tersebar di seluruh Jawa Barat,” ujarnya.

Kedua, berkaitan dengan pekerja yang berhak menerima THR. Dahulu, banyak yang berpendapat pekerja yang berhak dapat THR adalah yang sudah lebih dari 1 tahun masa kerja atau pekerja PKWTT atau pekerja permanen.

“Di Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, sudah sangat jelas pekerja/buruh yang menerima THR adalah pekerja PKWT dan PKWTT, dan pekerja/buruh yang telah melewati masa kerja 1 bulan berturut-turut pada sebuah perusahaan. Jadi, pekerja atau buruh dalam masa percobaan di bawah 3 bulan kerja pun menerima THR, asalkan dia telah melalui masa 1 bulan kerja pada saat Hari Raya,” kata Mochamad Ade Afriandi.

Ketiga, tata cara perhitungan besarnya THR. Bagi pekerja/buruh PKWTT atau tetap dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sudah jelas mendapatkan 1 bulan upah. Bagi pekerja bulanan atau borongan yang belum 1 tahun kerja namun sudah lewat 1 bulan kerja, maka perhitungannya mohon diperhatikan.

Di dalam Surat Edaran Menteri, perhitungan THR cukup jelas tapi bagi yang berselisih mengenai perhitungan itu, silakan menanyakannya pada petugas pengawasan yang posko pengaduannya adalah sebagai berikut:

Berikut Posko Satgas Pengaduan THR Tahun 2019 di Jawa Barat sesuai dengan UPTD wilayah, yaitu:

UPTD Wilayah I Bogor (Kota/Kab Bogor, Kota Depok, Kab/Kota Sukabumi, Kab Cianjur)

Tlp: (0251) 8665250

Email: bppkwilayah1@gmail.com

UPTD Wilayah II Karawang (Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab/Kota Bekasi, Kab Subang)

Tlp: (0267) 400687

WA: 081212133499

Email: bppkwilayah2@gmail.com

UPTD Wilayah III Cirebon (Kab/Kota Cirebon, Kab Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)

Tlp: (0231) 488873

Email: uptdpk3crb@gmail.com

UPTD Wilayah IV Bandung (Kab/Kota Bandung Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi) Alamat: Jl. L.L. R.E. Martadinata no. 6-8 Bandung

Tlp: (022) 4265361

WA: 08122245648

Email: uptdwilayah4bdg@gmail.com

UPTD Wilayah V Tasikmalaya (Kab/Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab.  Pangandaran, Kab. Sumedang)
Alamat: Jl. L.L. R.E. Martadinata No. 312 Tasikamalaya – 46411

Tlp: (0265) 7524176

WA: 082115000667

Email: uptdwasnakerwil.v@gmail.com

 

(Tribun/red)

SHARE