Hamdan Zoelva : “Tidak Ada Alasan untuk People Power”

Didampingi Ketua DKM Mesjid Agung Syekh Quro Karawang Acep Jamhuri (kanan), Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) berbicara soal People Power.

BaskomNews.com – Tidak ada alasan untuk menggelar ‘People Power’ dalam mengunkapkan ketidakpercayaan terhadap proses pungut hitung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena semua sistem masih berjalan.

Demikian diungkakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Dr. H. Hamdan Zoelva SH. MH, saat dimintai tanggapan oleh Baskomnews, usai mengisi acara dialog publik di Mesjid Agung Syekh Quro Kabupaten Karawang, Sabtu (18/5/2019).

Menyikapi adanya rencana gerakan massa pada 22 Mei mendatang, Hamdan Zoelva menyatakan, saat ini sistem di KPU semuanya masih berfunsi. Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan People Power. Apalagi jika kegiatan People Power tersebut tidak untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Ketua Umum Serikat Umum (SI) ini juga menyikapi terkait maraknya pihak-pihak yang memprotes hasil penghitungan Pilpres 2019 oleh KPU. Namun menurutnya, hal seperti itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam pemilu.

“Penolakan hasil pemilu dari dulu sudah biasa, tapi penolakannya tersebut bagaimana penyelesaiannya. Bagi yang menolak boleh tidak tandatangan berita acaranya. Kemudian jika ada kecurangan bawa bukti dan boleh lapor pada MK atau Bawaslu. Jika laporannya terbukti penolakannya berdasar atau tidak, kalau berdasar tentu penolakannya diterima, kalau tidak berdasar ya tidak dikabulkan,” terangnya.

Disinggung jika ada pihak yang pernah mengemukakan ketidakpercayaan terhadap MK karena pengalaman pemilu sebelumnya, Hamdan Zoelva menegaskan, itu merupakan kekeliruan, karena MK sudah mengadili perkara pemilu sejak 2004. Sehingga kekecewaan terhadap keputusan MK oleh salah satu pihak merupakan hal biasa.

“Sejak 2004 MK sudah mengadili perkara pemilu dan hal itu biasa saja terjadi. MK akan mengeluarkan dua hal putusan antara menerima dan menolak. Jika menolak tentu akan ada yang merasa kecewa, dan itu adalah watak dari sebuah peradilan. Tahun 2014 prosesnya secara transparan dan putusannya masih bisa dibaca kelemahannya dimana bisa ditulis dalam jurnal. Sangat tidak gentel jika menolak putusan tanpa disampaikan salahnya dimana,” katanya.

Oleh karenanya, Hamdan Zoelva berharap siapaun yang tidak menerima hasil pemilu agar dapat mempersiapkan berkas sebagai buktinya. Sehingga kemudian pelanggarannya segera dilaporkan kepada lembaga hukum yang berwenang di wilayah itu.

“Jika ada pihak yang menolak, siapkan saja berkasnya. Ketidak setujuannya karena apa, pelanggarannya apa, buktinya apa. Jika buktinya kuat pasti akan dikabulkan. Tapi jika tidak berdasar pasti akan ditolak,” pungkas Hamdan Zoelva. (iq)

SHARE