Soal Pencemaran Cikereteg, DLHK Sudah Minta Satpol PP ‘Segel’ Pindodeli 3

oleh -331 views
Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan.

BaskomNews.com – Terkait persoalan dugaan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikereteg yang dilakukan PT. Pindodeli 3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang sudah meminta dan menyurati Satpol PP Karawang untuk segera ‘menyegel’ perusahaan.

Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan mengakui, jika PT. Pindodeli 3 termasuk perusahaan yang ‘membandel’. Dijelaskan Wawan, Pindodeli 3 sedang masa perubahan addendum, yaitu dimana perusahaan sedang mengajukan perubahan kaitan dengan bahan baku ‘kertas putih’ menjadi ‘kertas coklat’. Sehingga perusahaan juga sedang mengalami perbaikan Amdal.

Di awal Januari 2019, masih dijelaskan Wawan, Pindodeli 3 melakukan uji coba mesin pengolah limbah. Sampai akhirnya mengalami eror yang efeknya limbah perusahaan melimpas ke Sungai Cikereteg. Pada Januari 2019 tersebut, DLHK sudah menurunkan tim secara langsung untuk mengecek lokasi.

Pada akhirnya, DLHK memberikan sanksi kepada Pindodeli 3 untuk menghentikan kegiatan perusahaan sebelum ada izin lingkungan yang baru turun.

“Kita sudah berikan sanksi kepada perusahaan sampai penghentikan sementara kegiatan perusahaan. Tapi persepsi mereka berbeda. Katanya bahan baku kertas putih sama kertas coklat sama saja. Pdahal menurut kita jelas berbeda. Dari mulai bahan baku sampai kapasitas saja sudah berbeda,” tutur Wawan Setiawan, saat dihubungi BaskomNews.com via telpon, Rabu (8/5/2019).

Pada Januari 2019, sambung Wawan, sebenarnya Satgas Citarum juga sudah mengecor aliran pembuangan limbah perusahaan ke Cikereteg. Sampai akhirnya perusahaan ‘keukeuh’ masih beroperasi dan kembali terjadi limpasan limbah ke Cikereteg.

“Persoalan ini juga sudah dilaporkan ke Kementrian. Minggu-minggu ini tim dari Kementerian turun ke lapangan. Bahkan kasus ini sudah dalam penanganan Polda Jabar. Karena tadi siang tim dari Polda juga turun ke lapangan,” beber Wawan.

Adapun untuk tindakan dari Pemkab Karawang, masih dijelaskan Wawan, DLHK sudah mengirimkan surat ke Satpol PP untuk segera menyegel mesin perusahaan. Karena secara kewenangan, DLHK sendiri tidak berhak melakukan tindakan itu (penyegelan).

“Kita senin kemarin layangkan surat ke Sapol PP. LH tidak punya kewenangan dalam hal itu. Kita tunggal nunggu tindakan Satpol PP. Yang pasti orang kementerian sudah tahu dan tim dari Polda pun turun langsung,” kata Wawan.

Disinggung apakah Pindodeli 3 termasuk perusahaan ‘membandel’, Wawan menegaskannya dengan ungkapan ‘iya’. Karena sejak awal DLHK sudah menegaskan, agar perusahaan menghentikan aktivitas produksi sebelum adanya perbaikan Amdal yang baru.

“Iya (membandel, red), itu sudah dikadih tahu tapi masih beroperasi. Katanya trail percobaan, tapi masih tetep jalan. Seharusnya mereka urus dulu izin yang baru,” pungkas Wawan.(red)

BACA SEBELUMNYA : Pindodeli 3 Buang Limbah B3 ke Cikereteg, Bupati Diminta Tegas dan Sanksi Perusahaan