UNA : Jangan Sampai Bupati Cellica Kena Tuding Terima Aliran Dana 3,9 M

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana.

“Jangan sampai ada tuduhan dari masyarakat kepada Bupati diduga terlibat dengan hilangya uang 3,9 M. Karena Bupati dipandang  tidak terlalu progresif untuk menyelesaikan persoalan ini”

BaskomNews.com – Menyikapi polemik hilangnya duit Rp 3,9 miliar PDAM Tirta Tarum Karawang, aktivis Karawang Selatan, Ujang Nur Ali (UNA) ikut angkat bicara. Apabila persoalannya tak kunjung diluruskan, Una berpendapat bakal ada tudingan terhadap Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menerima aliran dananya.

Menurut Una, hari ini PDAM sebagai pelayanan publik yang merupakan ranah pemerintah sebagai penyedia suplai air untuk sebagian masyarakat tidak memiliki asas standarisasi pelayanan publik yang baik, sehingga PDAM selalu gaduh dengan berbagai persoalan.

Apalagi ditegaskannya, saat ini PDAM terindikasi adanya ‘para begundal’ yang telah menghilangkan uang Rp 3,9 miliar. Hal ini tentu merupakan salah satu bukti kongkrit ketidak mampuan Pemkab Karawang dalam menyelesaikan berbagai persaoalan di tubuh PDAM Tirta tarum.

“Sampai kapan PDAM Tirta Tarum Karawang bisa mewujudkan pelayanan yang baik?, jika lembaga ini selalu mempertontonkan ketidak profesionalannya kepada masyarakat. Apalagi terhadap pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang dihasilkan dari masyarakat,” tutur Una, kepada BaskomNews.com, Minggu (10/2/2019).

Terkait diduga adanya uang 3,9 miliar yang digondol para begundal, Una berpendapat bahwa ini bukan persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Tinggal bagaimana Pemkab yang dalam hal ini Bupati sebagai Owner PDAM melakukan dan menggunakan perangkat kekuasaan untuk untuk memanggil semua pihak terkait. Kemudian menggelar rapat untuk melakukan musyawarah secara komprehensif, agar mendapatkan keputusan yang final dan mengikat.

“Dalam suatu rumah tangga, kan bisa terlebih dahulu diselesaikan secara internal sesuai aturan. Jika ada jajaran PDAM salah tindak, berikan sangsi hukum, lalu publikasikan kepada masyarakat,” saran Una.

“Saya sebagai masyarakat Karawang merasa risih dengan kegaduhan PDAM Tirta Tarum, baik sebelumnya maupun sekarang. Kegaduhan ini tak kunjung usai, dengan terjadinya pembiaran yang berkepanjangan ini. Seolah tak ada jalan keluar dari kemelut yang ada di tubuh PDAM,” timpal Una.

Jika persoalan PDAM dibiarkan terus menerus seperti gaduh, kusut dan rusuh, Una menyindir agar PDAM Tirta Tarum Karawang dibubarkan, kemudian diganti dengan organisasi atau lembaga baru yang melayani suplai air berkualitas dan profesional yang sesuai dengan standarisasi asas pelayanan publik yang baik.

“Jangan sampai ada tuduhan dari masyarakat kepada Bupati diduga terlibat dengan hilangya uang 3,9 M. Karena Bupati dipandang  tidak terlalu progresif untuk menyelesaikan persoalan ini. Harapan masyarakat, bupati tidak hanya mengatakan mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjutinya, selesaikan dulu dong di tingkat internal, kan ada pemerintahan atas nama masyarakat agar terciptanya good goverment,” kata Una.

Mantan Komisioner KPU Karawang ini juga menambahkan, PDAM hakikatnya milik masyarakat, sehingga masyarakat sudah mempercayakan hal ini kepada pemerintah. “Jadi PDAM perlu hati-hati dalam pengelolaannya, jika seperti ini terus, jangan salahkan suatu saat masyarakat akan menggugat dan menuntut pertanggung jawaban atas beberapa pertunjukan ketidak profesionalan PDAM Tirta Tarum saat ini,” kata Una.

Oleh karenanya, Una berharap agar kejadian ini merupakan yang terakhir terjadi di tubuh PDAM Tirta Tarum. Sehingga kejadian ini tidak dipolitisasi dengan unsur like this like. “PDAM harus konsisten terhadap pelayanan profesionalitas dan kualitas-lah yang perlu dipersembahkan dan diwujudkan kepada masyarakat Karawang,” pungkas Una. (red)

BACA SEBELUMNYA : Soal Hilangnya Duit 3,9 Miliar PDAM, Jumat ini 2 Direksi Lama Diperiksa Penyidik Polres

SHARE