Narasi Pemerintah Membangun Desa Terbalik

oleh -
Anas Bukhori.

SEMENJAK disahkannya UU Desa tahun 2014, pembangunan desa mulai masif di beberapa bidang. Salah satunya infrastruktur yang sangat masif dalam mengejar ketertinggalan akses ekonomi. Berpijak dari pada munculnya permendesa 2015 yang diprioritaskan untuk 60% infrastruktur membuktikan begitu mendorongnya pemerintahan Jokowi dari segi akses ekonomi.

Banyak bermunculan persepsi yang berbeda beda dari setiap golongan, diantaranya pemerintah Jokowi sangat ambisi dalam membangun infrastruktur. Kemudian dikontruksi menjadi narasi pemborosan APBN.

Melecutnya anggaran dana desa setiap tahunnya membuat desa setingkat lebih maju dari sisi infrastruktur di sebagian daerah, juga tidak dipungkiri dengan melejitnya korupsi di tingkat desa.

Dengan kata lain, dana desa menjadi dilematis dengan memiliki dual track ini. Beberapa faktor yang tidak seimbang dalam proses meng-otonomikan desa diantaranya pertama, kapasitas kepemimpinan dalam regulasi pemerintah untuk menetapkan ukuran pendidikan sebagai kepala desa, memicu bermunculnya arus demokrasi yang bebas.

Kedua, kurangnya pengawasan dana desa, serta ketiga tingkat kewenangan sarjana pendamping desa yang masih minim pengawasan terhadap anggaran pembangunan dana desa, begitu pula dengan mengurangnya kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan rakyat tingkat desa untuk membuat regulasi yang pas dan cocok sesuai dengan kebutuhan hukum maupun peraturan masyarakat desa.

Menakar persoalan di tingkat desa begitu kompleks. Sehingga membuat masyarakat sangat rumit dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada. Kontruksi pembangunan pemerintah sangat kontradiktif dalam upaya menjawab persoalan di desa.

Seharusnya pemerintah pusat mengupayakan masyarakat desa untuk mengetahui terdahulu mengenai dana desa, UU desa dan permendesa, serta peraturan lain yang berhubungan dengan desa. Kemudian berbicara infrastruktur agar masyarakat-lah yang menjadi kontrol sosial, sehingga dapat menyeimbangkan cita-cita negara dan kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Bottom up adalah upaya yang terpenting dalam membangun jiwa merdeka di tingkat desa. Taktik itulah yang seharusnya dinarasikan oleh pemerintah dengan tujuan demokratisasi desa terwujud. Kemudian dalam akses ekonomi pun menjadi dapat bekerja sama daan gotong royong, semisal Badan Usaha Milik Desa dikuasai dan diberikan sepenuhnya oleh masyarakat desa, tentunya ini menjadi upaya bersama dalam menumbuhkan ekonomi kreatif.

Dengan demikian intervensi kepala desa dikurangi demi kepentingan bersama, karena kini Bumdesa tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang diregulasikan oleh pemerintah tingkat pusat.

Contoh Desa Tenajar Kabupaten Indramayu, hanya membuat batako yang berjalan satu bulan, komoditas produksinya tidak dijual hanya sebagai pajangan. Contoh lain sangat banyak ditemukan bahwa Bumdesa hanya sebagai formalitas pembangunan ekonomi yang berbentuk usaha usaha kecil dan tenggang waktu.

Padahal Bumdesa sangat mampu mengakumulasi komoditas unggul di desa, dengan cara alat produksi dirasa dan dikuasai oleh masyarakat. Tentunya ini menjadi upaya awal dalam mengakses ekonomi lebih baik.

Persoalan digitalisasi dalam menjalankan ekonomi di desa malah menjadi dilema kedua. Dimana kapasitas berfikir masyarakat desa belum mampu untuk ke arah sana, tentu sesuai realitas yang ditemukan, bahwa akan menjadi pergeseran budaya yang jauh dalam nalar berfikir kebudayaan desa. Sumber Daya Manusia di tingkat desa hanya menjadi komoditas baru dalam teknologi yang mereka tidak mengerti.

Maka dari itu, perlulah pemerintah mereduksi regulasi yang tidak tepat dalam pembangunan. Kemudian rekontruksi pembangunan dengan model bottom up melibatkan organisasi setingkat desa, agar pendalaman dan penguraian masalah dapat terbuka lebar, sehingga regulasinya dapat terjawab dengan tepat.***

Ditulis ;

Anas Bukhori

Ketua Pemuda Desa Jawa Barat