Pemprov Jabar Akan Bangun Tempat Pengelolaan Limbah Industri

Foto/net.

“Hal ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi praktek pelanggaran pembuangan limbah industri yang mencemari lingkungan,”

BaskomNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun tempat pengelolaan limbah. Hal tersebut agar mendorong industri yang ada di Jawa Barat mengelola limbahnya secara terpadu.

“Pengelolaan limbah tersebut akan menampung limbah-limbah industri di zona industri. Hal itu tentunya akan lebih membantu industri karena lebih efisien ketimbang membangun pengolahan limbah sendiri,” kata Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, Jumat (11/1/2019).

Pemprov Jawa Barat mewacanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) didorong untuk dikelola seperti halnya sampah domestik.

“Hal ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi praktek pelanggaran pembuangan limbah industri yang mencemari lingkungan. Nantinya pengolahan limbah industri tersebut didirikan di zona-zona industri di Jabar seperti di Rancaekek maupun Cimahi,” kata Iwa.

Sebagai contohnya di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, di sana terdapat 200 industri yang didominasi perusahaan tekstil. Pemprov Jawa Barat akan mendorong keberadaan pengolahan limbah industri di sana.

Selain di Rancaekek, zona industri lainnya yang akan didorong yaitu di Dayeuhkolot, Kota Cimahi dan juga Kota Bandung.

“Kami paling bebaskan lahan untuk prosesing unit limbah regional untuk ?200 industri di sana. Kita dorong penanganan limbah di perusahaan lebih efisien, karena kalau mereka mengola masing-masing itu mahal,” ujar Iwa.

Pemprov Jawa Barat juga akan menempatkan tempat pengolahan limbah tersebut di spot-spot industri yang disinyalir banyak melakukan pelanggaran. Namun, Iwa belum spesifik bentuk pengolahan limbah tersebut, antara IPAL komunal atau bukan.

Kemudian, Pemprov Jawa Barat akan melakukan survei lahan dan menyiapkan lahan yang dibiayai dari APBD dan pengolahannya akan dilelangkan.

“Saat ini kan banyak terbuang ke sungai, jadi tempat pengolahan limbah regional. Karena tindakan untuk pelanggar kurang efektif ini adalah solusi,” papar Iwa.

Apabila pengolahan limbah regional tersebut terwujud, sambung Iwa, maka bisa jadi ini yang pertama meski memang sudah ada di wilayah Kabupaten Bandung tapi tidak optimal.

Dari segi organisasi pun pengelolaan limbah regional tersebut akan ditangani oleh sebuah badan atau UPTD di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup.

“Seperti Badan Pengelola Sampah Regional, nanti pun akan ada pengelola limbah regional. Organisasinya sudah ada, baru dibentuk nanti impelementasi diharapkan 2019,” kata Iwa.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Bambang Rianto menuturkan, pihaknya memang memiliki konsep untuk menyelesaikan limbah industri dengan cara baru.

“Kami ingin penerapan limbah industri yang efektif. Sekarang ini dengan cara hukum tidak cukup berpengaruh mengatasi limbah yang ada bisa menimbulkan gejolak jika terjadi penutupan industri. Makanya kita ingin ada pengolahan terpusat,” ujarnya.

Nanti industri membuang limbah ke instalasi limbah industri yang sudah memiliki standar. Saat ini IPAL industri tidak sesuai dengan standar dan tidak ada yang dioperasikan.

“Bahkan ada yang mem by pass dengan membuang langsung ke sungai. Kami pun sulit mengontrol mereka. Dengan konsep tadi mereka dipaksa dibuang ke kita,” tandas Bambang. (ant/red)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here