Parpol Koalisi juga Angkat Bicara, PAN Minta Cellica Cabut Kembali Surat Edaran Pembayaran Listrik Pascabayar

Sekretaris DPD PAN Karawang, Dadan Suhendarsyah.

“Jika semangat surat tersebut dalam rangka meningkatkan PAD, terus kenapa anggaran yang ada saja (APBD) masih banyak yang tidak terserap”

BaskomNews.com – Bukan hanya saja masyarakat umum yang mengecam dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Karawang No. 973/7969/Bapenda tentang himbauan pembayaran rekening listrik pascabayar yang harus tepat waktu. Melainkan parpol koalisi Cellica-Jimmy seperti PAN juga mulai angkat bicara.

Bahkan PAN meminta dengan tegas agar Bupati Cellica segera mencabut kembali Surat Edaran yang dikeluarkannya tersebut. Dengan alasan bahwa surat edaran ini hanya berpihak kepada perusahaan dan mengabaikan hak konsumen PLN, serta kondisi ekonomi masyarakat.

“Sebagai bagian pihak yang dulu sedikit banyak terlibat dalam pemenangan Cellica-Jimmy, saya sampaikan pendapat terkait surat edaran bupati tersebut. Surat himbauan tersebut sangat jauh berbeda dengan surat-surat edaran sebelumnya. Seperti surat edaran larangan praktek rentenir dan perayaan tahun baru,” tutur Sekretaris DPD PAN Karawang, Dadan Suhendarsyah, Kamis (3/1/2019).

Dalam surat-surat sebelumnya, kata Dadan, tidak pernah memuat poit sanksi atau hukuman. Berbeda dengan surat saat ini, dimana Bupati Cellica berani mencantumkan ancaman sanksi bagi konsumen PLN yang telat membayar. Padahal sejatinya sanksi tersebut adalah domain dari PLN, bukan dari Bupati.

“Jika semangat surat tersebut dalam rangka meningkatkan PAD, terus kenapa anggaran yang ada saja (APBD) masih banyak yang tidak terserap. Sisi lain, publik belum mendapatkan akses yang transparan tentang penerimaan pendapatan daerah dari PPJ. Sehingga wajar untuk apatis terhadap langkah bupati melalui surat edaran tersebut,” kata Dadan.

Atas persoalan ini, Dadan menegaskan, seharusnya bupati harus bisa berdiri di tengah antara kepentingan perusahaan dan masyarakat Karawang sebagai konsumen PLN. “Jika hari ini bupati berani terbuka menyuarakan pesan dari PLN, maka seharusnya bupati tampil di depan untuk membela hak-hak pihak konsumen (masyarakat),” pungkasnya. (red)

BACA SEBELUMNYA : Kebijakan Cellica Kembali Dikecam, Kali Soal Surat Edaran Pembayaran Listrik Pascabayar

SHARE