Bawaslu, KPU dan Satpol PP Tertibkan APK yang Melanggar Aturan

Sumber foto Diskominfo Karawang.

“Semua yang tidak sesuai kita tertibkan. Pokoknya yang melanggar Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) kita tertibkan,”

BaskomNews.com – Meskipun ada aturan dan sudah disosialisasikan, alat peraga kampanye (APK) masih sering dipasang secara sembarangan. Padahal, ada zonasi tertentu dimana benda itu tak boleh dipajang.

“Di pohon tentu tidak boleh. Sudah ditetapkan zonasinya, mana yang boleh mana yang tidak,” kata Komisioner Bidang Hukum KPU Karawang Asep Saepudin Muksin, Senin (5/11/2018).

Zona yang tidak diperbolehkan untuk memasang APK, lanjut Asep, yakni tempat ibadah dan halamannya, institusi pendidikan dan halamannya, kantor pemerintah dan halamannya, serta institusi kesehatan dan halamannya.

“Kenapa saya tekankan dan halamannya? Karena terkadang masih ada yang memasang di bagian pagar. Padahal itu tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Asep meminta kepada para caleg maupun partai politik untuk memperhatikan zona yang boleh dipasang APK dan yang tidak diperbolehkan memasang APK.

“APK yang tidak diperbolehkan di pasang di zona tertentu juga berlaku untuk APK berukuran kecil, seperti pamflet. Partai politik kami harapkan juga turut mensosialisasikan perihal pemasangan APK itu,” tandasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, Asip Suhendar menegaskan, akan melakukan penertiban APK yang dipasang tidak sesuai zonasi bersama Bawaslu dan KPU Karawang, mulai dari perkotaan hingga perdesaan.

“Semua yang tidak sesuai kita tertibkan. Pokoknya yang melanggar Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) kita tertibkan,” tegasnya.

Satpol PP, Bawaslu, serta KPU sudah membahas prihal penertiban APK, dan akan dilaksanakan hingga 13 April 2018. “Zonasinya sudah ditentukan,” tandas Asep. (red/diskominfo)

SHARE