Miris, Ada Incumbent DPRD Dapil 5 Karawang Yang Tidak Pernah Berkunjung ke Desa Mekar Sari

oleh -1.114 views
Ali Nurdin (tengah) beserta istri dan anaknya saat foto bersama dengan Wakil Bupati Karawang, Kang Jimmy beberapa waktu lalu.

“Bahkan 9 wakil rakyat terpilih itu pun sering datang ke desa kami saat mereka mengemis suara. Tapi yang sering melakukan kunjungan kerja sebelum masa kampanye untuk Pileg 2019 cuma ada tiga hingga empat legislator petahana saja”

BaskomNews.com – Tokoh masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Jatisari, Karawang, Ali Nurdin mengingatkan sembilan anggota DPRD Karawang terpilih dari Dapil 5 meliputi Kecamatan Jatisari, Cikampek, Kotabaru, Banyusari dan Tirtamulya yang mencalonkan kembali pada Pileg 2019 tidak melupakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Partai memang pengantar duduknya seseorang pada lembaga exsekutif dan legislatif. Untuk para petahana harus berpandai-pandai membagi waktu karena juga punya tanggung jawab sebagai wakil masyarakat,” katanya, kepada BaskomNews.com, Senin (22/10/2018).

Pasalnya, sambung Ali, ada caleg incumbent dari Dapil 5 yang pada tahun 2014 selalu berkunjung ke Desa Mekar Sari, Kecamatan Jatisari. Tetapi setelah terpilih malah lupa dengan masyarakat sekitar.

“Saat dia sudah terpilih, selama 4 tahun terakhir malah gak pernah kelihatan batang hidungnya di desa kami ini,” tegasnya.

Disinggung siapa nama anggota legislator petahana yang tak pernah terlihat kunjungan kerjanya di Desa Mekar Sari, Ali enggan menyebutkan nama incumbent DPRD Dapil 5 Karawang tersebut.

“Bahkan 9 wakil rakyat terpilih itu pun sering datang ke desa kami saat mereka mengemis suara. Tapi yang sering melakukan kunjungan kerja sebelum masa kampanye untuk Pileg 2019 cuma ada tiga hingga empat legislator petahana saja yang masih peduli dengan masyarakat di Desa Mekar Sari ini,” ungkapnya.

Beberapa bulan lalu, masih dikatakan Ali, incumbent anggota DPRD Karawang harus memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019. Pembahasan KUA-PPAS merupakan acuan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berdampak negatif kepada pembangunan daerah. “Pada masa sidang ke dua yang telah disidangkan pada bulan Agustus kemarin, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Karawang harus melakukan sinkronisasi jadwal agar setiap pekerjaan tidak terganggu,” tandasnya. (don)