Bawaslu Karawang Himbau Peserta Pemilu Lakukan Kampanye Sesuai Aturan

Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Kursin Kurniawan, SE.

“Kepada tim kampanye Capres dan Cawapres, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta DPD. Saat melakukan pemasangan APS dan APK selain mempertimbangkan segi etika dan estetika, juga wajib beracuan pada PKPU nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum”

BaskomNews.com – Terhitung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019, pemilihan umum (Pemilu) 2019 telah resmi memasuki masa kampanye. Terlihat, berbagai macam Alat Peraga Kampanye (APK) terpampang di pemukiman masyarakat dan dianggap dapat merusak pemandangan lingkungan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Kursin Kurniawan SE mengatakan, terkait penyebaran APK para kontestan pemilu 2019 tersebut selain telah diatur tentang zona pemasangan juga harus berdasarkan etika, estetika, ketertiban yang ada.

“Etikanya pemasangan APK ya harus ada ijin dari warga sekitar, kampanye bisa dimulai setelah 3 hari dari jadwal penetapan para calon tanggal 23 September. Karena penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif itu tanggal 20 September lalu,” katanya, kepada BaskomNews.com, Jumat (5/10/2018).

Saat melakukan kampanye para calon tersebut, lanjut Kursin, ada beberapa tempat yang dilarang untuk digunakan, seperti di tempat ibadah, sarana umum milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

“Sarana umum milik pemerintah seperti kantor desa, kantor kecamatan. Lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta,” tandasnya.

Masih dikatakan Kursin, kepada tim kampanye Capres dan Cawapres, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta DPD. Saat melakukan pemasangan APS dan APK selain mempertimbangkan segi etika dan estetika, juga wajib beracuan pada PKPU nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum. “Ia, harus berdasarkan peraturan yang ada,” tegasnya. (Iq)

SHARE