Soal Difisit APBD Kota Bekasi di Bantah Kepala BPKAD

Kepala Badan Pengawas Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman, saat memberikan keterangan terhadap wartawan

“Jadi kalau dikatakan defisit ya tentu tidak. Karena kalau defisit itu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah. Selisih kurang itu akan diketahui setelah ada tahap evaluasi di akhir, sedangkan sekarang masih semester pertama,”

BaskomNews.com – Kepala Badan Pengawas Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman membantah soal adanya defisit pada Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang diduga mencapai lebih dari Rp 800 Miliar.

“Kalau ini saya jelaskan ya, bahwa dinyatakan defisit itu tidak benar. Jadi, yang nama APBD ini berjalan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tentunya, didalam perjalanan itu, APBD merupakan proyeksi-proyeksi kaitan dengan pendapatan dan belanja. Sehingga dengan perjalanan itu tadi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Sopandi usai pelaksanaan Apel Pagi dilingkungan Pemkot Bekasi, Senin (3/9/2018).

Menurutnya, dalam pelaksaan belanja daerah pastinya akan ada kegiatan evaluasi. Untuk saat ini, kegiatan belanja tahap evaluasi semester pertama belum sampai dihasil akhir dan masih dalam proses pendataan.

“Jadi kalau dikatakan defisit ya tentu tidak. Karena kalau defisit itu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah. Selisih kurang itu akan diketahui setelah ada tahap evaluasi di akhir, sedangkan sekarang masih semester pertama,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait perjalanan APBD 2018 saat ini masih dalam proses berjalan dan belum ada kendala yang siginifikan terkait pembayaran maupun belanja daerah, apalagi defisit.

Bahkan ia mengklaim, perjalanan APBD disemerter pertama saat ini berjalan dengan sangat baik. Sedangkan, berbicara soal honor atau gaji tenaga kerja kontrak (TKK) yang diisukan mandeg dan dinilai menjadi salah satu faktor membengkaknya defisit pun dibantahnya.

“Sekarang masih berjalan kok dan bagus. APBD kita sekarang berjalan. Kemudian, TKK juga masih kita bayarkan untuk gajinya semua. Kalau dikatakan defisit itu artinya kita tidak mampu membayar, kenyataannya kita masih mampu membayar itu semuanya. Kewajiban pemerintah daerah terhadap pihak ketiga juga masih kita bayarkan kok,”pungkasnya.(Cid)

SHARE