Insiden Gedung DPRD, Ketua BM PAN: Ini Salah Satu Kegagalan Ketua DPRD Karawang

oleh -
Dadi Mulyadi, Ketua BM PAN Karawang

“Dari meme itu, kemudian menimbulkan kegaduhan. Harusnya, ini yang diproses”

BaskomNews.com – Persoalan insiden gedung DPRD Karawang, Selasa (22/5/2018), belum selesai. Meski sudah dimediasi dan Hitler Nababan (anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Karawang), sudah meminta maaf dan mengaku tidak mempermasalahkan lagi persoalan tersebut, namun bukan berarti masalah tersebut selesai.

Terupdate, Kapolres Karawang, AKBP Slamet Waloya berstatement akan menangkap siapa penyebar screen shoot meme Habib Rizieq dan Amien Rais yang diupload Hitler Nababan di grup WhatsApp Banggar DPRD Karawang hingga terpublish dan menimbulkan kegaduhan. Pun Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto yang meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebar screen shoot tersebut.

“Sebenarnya sangat mudah mencari akar dari masalah ini. Dan sebagai ketua DPRD, harusnya Toto Suripto tak perlu repot meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa penyebar screen shoot meme yang diupload HN. Persoalannya sudah jelas, ini bersumber dari anggotanya sendiri (DPRD Karawang), yakni saudara HN,” ujar Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi, kepada BaskomNews.com, Kamis (24/5/2018) malam di Bale Sajiwa, DPD PAN Karawang.

Kata dia, jika mencari siapa penyebar meme itu, sudah jelas itu dilakukan oleh HN. Meme itu diupload di ruang publik, meskipun itu hanya sebatas di grup WhatsApp Banggar DPRD Karawang. “Dari meme itu, kemudian menimbulkan kegaduhan. Harusnya, ini yang diproses,” lanjut Dadi.

Meme yang diposting HN di grup WhatsApp Banggar DPRD Karawang ini, tambah Dadi, kemudian membuat ketersinggungan beberapa pihak. “Nah ini, artinya, juga merupakan kegagalan dari Toto Suripto sebagai ketua DPRD Karawang, yang seharusnya memberikan supervisi, memberikan pembinaan kepada seluruh anggota DPRD untuk selalu menjaga kerukunan antar sesama, antar masyarakat Kabupaten Karawang. Hal itu merupakan bentuk dari salah satu pengamalan Pancasila dan UUD 1945,” katanya. (SiD)