Ketua DPRD Karawang “Ogah Ketuk Palu” Anggaran Pilkades 2018

oleh -253 views
Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto, SE

“2019 ini kita sedang mengadapi pileg, pilkada Jawa Barat dan Pilpres. Kalau dipaksakan harus ada pilkades, terus bagaimana dengan pengamanannya nanti”

BaskomNews.com – Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto SE mengaku tidak setuju jika pilkades serentak 67 desa di Karawang digelar November 2018. Oleh karenanya, sebagai Badan Anggaran dirinya ogah (tidak mau atau tidak akan) mengetuk palu anggaran pilkades 2018.

Sehingga ditegaskan Toto, penyelenggaraan pilkades serantak 67 desa di Karawang tetap harus diundur ke 2019. “Ogah, tidak akan saya ketuk palu anggarannya. Semuanya kan harus melalui perencanaan dan kajian terlebih dahulu,” ujar Toto Suripto, saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Kampung Budaya, Sabtu (7/4/2018).

Menurut Toto, ada beberapa pertimbangan tertentu mengapa pilkades serentak di Karawang harus diundur ke 2019. Pertama, soal pengamanan pilkades yang perlu dipersiapkan oleh berbagai pihak, khususnya instansi kepolisian.

“2019 ini kita sedang mengadapi pileg, pilkada Jawa Barat dan Pilpres. Kalau dipaksakan harus ada pilkades, terus bagaimana dengan pengamanannya nanti. Lebih baik konstentasi pengamanan kita fokuskan dulu saja ke pileg, pilgub dan pilpres. Apalagi gesekan pilkades itu lebih kenceng dari momentum politik apapun. Karena antar masyarakat bersentuhan langsung di lapangan,” kata Toto.

Alasan kedua, sambung Toto, terkait perencanaan anggaran pilkades yang sampai saat ini belum dibahas oleh DPRD Karawang. Terlebih ditegaskannya, tidak mungkin legislatif merencanakan anggaran pilkades serentak dengan cara mengabil ploting anggaran yang sudah ada.

“Saya tetap tidak setuju kalau pilkades harus dipaksakan di 2018. Kalau pilkades harus digelar tahun ini, anggarannya dari mana. Mana kita harus mengambil ploting anggaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, masa kita harus mengambil anggaran dari ploting anggaran infrastruktur, kan tidak mungkin,” timpal Toto.

Alasan ketiga, masih dikatakan Toto, yaitu terkait beberapa kepala desa di Karawang yang habis masa jabatannya di Desember 2018.

“Kalau November 2018 harus dipaksakan digelar pilkades, terus bagaimana dengan kepala desa yang masa jabatannya habis di Desember 2018. Masa mereka harus diberhentikan sebelum masa jabatannya habis,” tandas Toto.(adk)