Soal Kemana Aliran Rp 8 M Dana CSR, Ini Penjelasan yang Benar!

oleh -
ilustrasi

BaskomNews.com – Terkait kemana aliran dana Rp 8 miliar Corporate Social Responsibilty (CSR) pendidikan dari Karawang International Industrial City (KIIC), inilah beberapa penjelasan yang benar menirit Humas KIIC, Bambang Sugeng.

Dijelaskan Bambang, berdasarkan Surat Bupati tertanggal 27 September 2016, KIIC memang diminta tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk membantu pembangunan atau rehabilitasi 20 sekolah rusak di Karawang.

Yaitu dengan rincian kebutuhan anggaran Sekolah Dasar (SD) Rp 137.555.136.000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 220.585.698.000, dengan total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi sekolah rusak pada Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan 2021 sebesar Rp 358.140.834.000, dengan anggaran tiap tahunnya dari APBD sebesar Rp 12.500.000.000.

Atas dasar kebutuhan yang mendesak, sambung Bambang, dalam surat Bupati Karawang tersebut, KIIC diminta untuk membantu rehabilitasi sekolah rusak di Karawang dengan nominal Rp 7.286.398.800.

“Jadi sebenarnya bukan 8 miliar, tapi 7,2 miliar. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ini khusus CSR pendidikan, khususnya pembangunan fisik gedung sekolah. Dan itu pun akan diberikan bukan dalam bentuk fisik uang. Melainkan dalam bentuk program yang leading sektornya ada di Disnaker,” tutur Bambang Sugeng, Selasa (27/2/2018).

Disinggung apakah ada jumlah uang Rp 7,2 miliar dalam bentuk fisik yang sudah terkumpul di KIIC atau di Disnaker, Bambang menegaskan tidak pernah ada. Karena setiap dana CSR pendidikan yang akan digelontorkan bersifat tentatif.

“Intinya tidak ada kolektif dana kang, entah di KKIC ataupun Disnaker. Jadi kalau setiap ada sekolah rusak yang direhab oleh pemborong dan konsultan yang ditunjuk Disnaker, ketika pembangunannya selesai baru bisa dicairkan,” timpal Bambang.

Diakui Bambang, dari 20 sekolah rusak yang rencananya akan dibangun atau direhab melalui dana CSR Pendidikan ini, baru satu sekolah yang terealisasi. Yaitu SDN Wadas III, dengan nominal pembangunan Rp 340 juta.

“Jadi waktu itu ada dua sekolah yang lokasinya terdekat dengan KIIC yang akan kita bangun. Yaitu SDN Wadas II dan SDN Wadas III. Namun ketika kita cek ke lapangan, akhirnya SDN Wadas III yang harus jadi prioritas. Karena gedungnya sudah rusak parah dan tidak bisa dipakai. Akhirnya SDN Wadas III yang kita jadikan file project,” kata Bambang.

Kembali disinggung mengapa 19 sekolah rusak lagi tak kunjung diperbaiki melalui dana CSR pendidikan KIIC, kepada BaskomNews.com, Bambang beralasan follow up atau tindak lanjut dari dinas berkaitan kurang begitu gencar.

“Sebetulnya ketika KIIC mendapatkan surat kembali tertanggal 22 November 2016 dari Sekda Karawang untuk menindak lanjuti program ini, pada tanggal 17 November 2016 kita manajemen KIIC sudah approval (sudah setuju) dengan rehab 20 sekolah rusak ini. Bahkan sepengetahuan saya selama bekerja di KIIC, ini respon KIIC paling cepat dalam menanggapi permintaan pemkab,” papar Bambang.

Sehingga ditegaskan Bambang, sampai hari ini KIIC sendiri belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya kendala follow up dinas terkait dalam program dana CSR pendidikan ini, khususnya Disnaker sebagai leading sektor. “Kita sendiri gak tahu apa kendalanya kang,” timpal Bambang.

Disinggung mengenai ada atau tidaknya dana CSR KIIC Rp 7,2 miliar yang mengalir ke Manajemen Persika Karawang, dengan tegas Bambang memastikannya tidak ada. Adapun aliran dana ke Persika Karawang Rp 50 juta, Bambang menegaskan, itu semua tidak mengambil dana CSR.

Melainkan dana sponshorship dengan dasar MoU antara Persika dengan KIIC. “Secara aturan memang diperbolehkan untuk membantu Persika melalui dana sponshorsip ini kang. Karena bantuan ini juga sebagai bentuk komitmen KIIC untuk membantu pembangunan olahraga di Karawang, yang dalam hal ini ikut mendukung dan memajukan Persika Karawang,” pungkas Bambang.(red)