Lelang LPSE Proyek Peningkatan Arena Lapangan Sepatu Roda dan Jembatan Darawolong, Disorot!

oleh -

BaskomNews.com – Lelang proyek Peningkatan Arena Lapangan Sepatu Roda dan Pembangunan Jembatan Darawolong, Karawang, disorot! Mencuat, ada indikasi kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah. Ironisnya, indikasi kerugian negara itu terjadi hanya karena persyaratan kelengkapan dokumen lelang.

Mochammad Ningamullah, Ketua LPSE Wacth, mengatakan, indikasi kerugian negara dari proses lelang LPSE di dua proyek tersebut, terjadi bukan faktor harga dan teknis. “Ini perlu dikordinaksikan dengan LKPP oleh Tim TP4D Kejaksaan Karawang untuk memperjelas juklak dan juknis dalam penyelenggaraan lelang secara LPSE,” ujarnya, Sabtu (25/11/2017).

Hal tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan untuk mengatasi jangan sampai APBD dirugikan bukan karena faktor teknis.

“Padahal, peserta yang dikalahkan hanya karena kelengkapan dokumen lelang tersebut  juga memiliki kompetensi  untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan selisih harga yang fantastis dari peserta pemenang lelang,” tambahnya.

Senada, Ketua ASKUMINDO, Karawang, Tomy Miftah Faridh mengatakan, pemenang lelang LPSE untuk proyek Peningkatan Arena Lapangan Sepatu Roda, diduga melakukan lobi-lobi terhadap panitia lelang.

“Pemilik perusahaan  pemenang pada kegiatan tersebut adalah pemilik perusahaan yang dikalahkan secara administratif pula. 

Dalam hal ini perlu keseriusan TIM TP4D Kejari Karawang untuk mengawal aktivitas pembangunan daerah di Karawang.

Tim TP4D, tambah dia, perlu ikut serta dalam kepanitaan didampingi tim independen.

“Dan menyarankan dalam pembuktian kualifikasi dilaksanakan dengan metode beautifully contest, sehingga ada keterbukaan dengan semua peserta yang terpilih 3 besar. Dan publik juga mengetahui dengan adanya tim independen yang menyaksikan,” katanya.

Ketua FMPK

Sementara, Ketua Forum Masyarakat Peduli Karawang (FMPK) Mochammad  Agung Nurjayadi, mengatakan, harusnya, LPSE menjadi lembaga pengadaan yang diharapkan dapat memberikan nuansa persaingan bisnis/usaha yang sehat dan professional.

“Dengan sistem keterbukaan data yang dipublish, membuat semua masyarakat mengetahui semua kegiatan yang dilelangkan oleh instansi-instansi pemerintahan,” ujarnya.

Namun disayangkan, kata dia, tetap saja di dalamnya ada praktik-praktik yang tidak terbuka yang membuat publik kadang bertanya.

“Sebagai  menyampaikan bahwa perlunya disampaikan tentang standar -standar penentuan pemenang dari pihak LKPP. Karena banyak timbul pertanyaan-pertanyaan akan keterbukaan penentuan pemenang,” katanya. (red)