Ada Oknum Dewan dan Mafia Izin di DPMPTSP dalam Kasus Perizinan PT. JLM???

oleh -

“Kalau ada laporan, jadi kita tahu perkembangan iklim investasi di Karawang seperti apa. Jangan sampai hanya laporan ketika ada masalah. Itu kan manajemen pemerintahan tidak sehat”

BaskomNews.com – Pasca melakukan sidak di kantor DPMPTSP Karawang, Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) kembali menegaskan tentang ada keterlibatan oknum dan mafia perizinan dalam persoalan kisruh perizinan PT. Jatisari Lestari Makmur.

Menurut Kang Jimmy, sidaknya ke  kantor DPMPTSP Karawang bertujuan untuk menegaskan kembali agar para pejabat DPMPTSP harus memberikan laporan triwulan terkait perizinan ke Bupati maupun Wakil Bupati.

“Kalau ada laporan, jadi kita tahu perkembangan iklim investasi di Karawang seperti apa. Jangan sampai hanya laporan ketika ada masalah. Itu kan manajemen pemerintahan tidak sehat,” tutur Kang Jimmy, Rabu (8/11).

Disinggung mengenai adanya dugaan oknum anggota DPRD Karawang dalam persoalan izin PT. JLM, Kang Jimmy mengaku tidak ingin menyebut “jabatan” anggota dewan tehadap beberapa oknum wakil rakyat tersebut. “Terhadap oknum tersebut, saya tidak sebut anggota dewannya ya,” katanya.

Ditegaskan Kang Jimmy, pihaknya ingin menegaskan bahwa perubahan Tata Ruang hanya boleh dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara untuk kepentingan investasi, tetap tidak akan diperbolehkan.

“Karena saya ini mantan ketua pansus tata ruang. Dan saya yang mengembalikan Telagasari, termasuk Jatisari ke zona hijau. Karena dulu sebelum Tata Ruang disahkan, Telagasari itu masih boleh dibangun perumahan, dan sekarang sudah tidak boleh,” timpal Kang Jimmy.

Kembali disinggung mafia perizinan yang diduga ada keterlibatan oknum pejabat DPMPTSP Karawang, Kang Jimmy meyakini ada beberapa orang oknum pejabat yang terlibat.

“Kalau mereka (pejabat DPMPTSP) masih mau memberikan laporan perizinan pertriwulan, gak ada salahnya kita kasih kesempatan. tapi kalau mereka tidak mau berikan laporan, itu artinya mereka bekerja seenak sendiri,” katanya.

“Ada, ada sini (mafia izin dari pejabat). Banyak, bukan ada lagi. Makanya kontrolnya dengan cara ketat pengawasan dari saya. Artinya ruang kerja yang tidak bisa dilakukan ibu bupati, itu saya lakukan,” timpal Kang Jimmy.

Apakah secara aturan PT. Jatisari Lestari Makmur bisa melanjutkan pembangunan?, Kang Jimmy menegaskan jika di luar 3,5 hektar untuk pembangunan gudang, PT. JLM tetap harus ditutup dan dibongkar. Karena di luar 3,5 hektar tersebut sudah menyalahi RTRW dan bisa masuk ranah pidana.

“Tidak bisa, tidak bisa diizinkan, tetap harus ditutup. Kalau menyalahi aturan tetap harus dibongkar. Itu menyalahi Tata Ruang, jangan main-main, karena itu pidana. JLM itu hanya 3,5 ha yang diijinkan. Dan itu pun untuk gudang, bukan untuk pabrik,” pungkas Kang Jimmy.(king)