Janggal Penahanan DKM Masjid Al-Mukarromah! Ketua LSM dan Ormas Sepakat Gugat Balik

oleh -231 views

“Kira-kira besok ada seribuan masyarakat yang akan mendatangi kantor kejaksaan. Karena kami tidak mau didzolimi seperti ini”

BaskomNews.com – Diduga ada kejanggalan terhadap penahanan 3 tersangka kasus dugaan penyerobotan tanah DKM Masjid Jami Al-mukarromah, Dusun Turi Barat, Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar, para Ketua LSM dan Ormas di Karawang dikabarkan bersepakat untuk melakukan gugatan balik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BaskomNews.com, saat ini tiga orang terlapor sudah ditahan di Lapas Karawang. Yaitu terdiri dari Anon Suganda yang merupakan Ketua DKM Masjid Jami Al-mukarromah, Kepala Desa Tanjungsari Wawan, serta warga bernama Otih yang diketahui sebagai penjual tanah untuk wakaf mesjid Al-Mukarromah.

Dan pihak pelapor sendiri diketahui bernama Nurlela Margana Manullang, seorang warga asal Jakarta. 

Sebuah sumber menuturkan kronologis kasusnya. Awalnya pihak DKM masjid membeli tanah wakaf dengan hasil dari patungan masyarakat desa. Tetapi selang  berapa tahun, kemudian ada seseorang warga luar yang mengku bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Dan orang luar tersebut ahkirnya melaporkan pihak DKM Masjid Jami Al-Mukarromah  ke polisi atas dasar tuduhan penyerobotan tanah.

Melihat hal yang demikian, warga masyarakat setempat tidak terima dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti pembelian tanah tersebut yang pengunanya untuk masjid. Bukti yang dikumpulkan diantaranya terdiri dari sertifikat wakaf, akta jual beli dan kwitansi jual beli.

Melihat kelengkapan dan keakuratan data-data tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan, akhirnya proses hukum pun dikabarkan sempat ditunda.

Tetapi, tak selang beberapa lama kemudian ada surat panggilan kembali. Selanjutnya, yang bersangkutan (DKM Masjid) ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Selang 6 bulan kemudian, dari bulan puasa sampai Senin 30 Oktober 2017 tidak ada kabar dari kepolisian ataupun pihak penyidik Polres Karawang. Dan tiba-tiba pada Senin 30 Oktober 2017 tersebut pihak kepolisian menyatakan bahwa berkas surat laporan sudah P-21 atau lengkap.

Menyikapi kondisi ini, masyarakat yang mencurigai adanya kejanggalan atas kasus ini akhirnya bergerak untuk melakukan “perlawanan”. Berdasarkan pantauan BaskomNews.com, sekitar 15 orang perwakilan masyarakat mendatangi Sekretariat Lodaya Karawang untuk meminta bantuan pendampingan hukum.

Kendati masyarakat sendiri sebenarnya dikabarkan sudah meminta pendampingan salah satu pengacara ternama di Karawang. Pasca mendengar kronologis dari masyarakat atas kasus ini, Ketua Lodaya Karawang, Nace Permana menduga adanya kejanggalan dari penahanan 3 tersangka atas kasus dugaan penyerobotan tanah wakaf mesjid ini.

Terlebih pasal yang ditetapkan penyidik tehadap tersangka adalah pasal 266 tentang pemberian keterangan palsu. “Hari ini Ketua Kompak dan Ketua Pemuda Pancasila juga sudah mengaku siap untuk mengawal masyarakat. Saya yakin kawan-kawan LSM dan Ormas lain juga sepakat mengawal kasus ini kalau sudah mendengar kronologis kejadiannya,” tutur Nace Permana, Minggu (5/11).

Kembali berdasarkan keterangan diskusi antara masyarakat dengan Ketua Lodaya ini, rencananya Senin (6/11), ribuan masyarakat akan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Karawang untuk melakukan aksi demonstrasi.

Selain itu, masa dari masyarakat ini juga akan melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, serta Ketua DPRD Karawang, dengan tujuan untuk meminta keadilan atas dugaan kejanggalan penahanan kasus dugaan penyerobotan tanah wakaf mesjid ini.

“Kira-kira besok ada seribuan masyarakat yang akan mendatangi kantor kejaksaan. Karena kami tidak mau didzolimi seperti ini,” tutur salah seorang perwakilan warga, Abdul Kholid. (king)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *